100 Hari Jokowi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Dinilai Tak Ada Tanda Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai belum ada tanda positif dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kata Haris, di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pelanggaran HAM bukannya dituntaskan tetapi justru bertambah.

"Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru," kata Haris di Kantor Kejaksaan Agung, Senin (28/1/2020).

Baca juga: Pembangunan Museum HAM Munir, Apa Saja PR Penegakan HAM di Indonesia?

Selain kasus HAM, lanjut Haris, penanganan kasus korupsi juga tidak terlihat baik.

Menurut dia, saat ini para koruptor difasilitasi Jokowi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya. Tapi jaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenernya suporter koruptor gitu," ujarnya.

Selain itu, di era pemerintahan Jokowi, lingkungan dinilai semakin rusak.

Keadilan terhadap masyarakat pun mulai tidak lihat karena ada rencana omnibus law empat Rancangan Undang-undang.

"Untuk pemerataan ekonomi hukum itu harus digunakan untuk melayani orang yang ada di bawah bukan melayani investor," ungkapnya.

Baca juga: Mahfud MD di Tengah Pesimisme Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM

Aktivis HAM ini menilai 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf menjadi cermin bagaimana sisa masa kepemimpinan selanjutnya.

"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini udah jadi cermin bagaimana sisa empat tahun lebih ke depan akan lebih suram," ungkapnya.

"Karena kalau lihat grafik lima tahun lalu juga buruk kan. Jadi ke depan juga bakal tetap buruk dan bahkan mungkin akan lebih buruk," ucapnya.