Lanjutkan Program Sejuta Rumah, Jokowi Naikkan Kuota FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan akan menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2020.

Meski target membangun sejuta rumah sudah tercapai pada akhir 2019 lalu, namun Jokowi memastikan program FLPP tak dihentikan.

“Akan terus. Yang jelas targetnya pada tahun 2019 terpenuhi. Tetap, ini akan diteruskan dengan target yang sedikit lebih banyak,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Pengembang Perumahan Minta Anggaran Program FLPP Ditambah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya mencatat pembangunan Program sejuta rumah per Desember 2019 sebanyak 1.218.927 unit. Artinya sudah melebih target yang ditetapkan.

Presiden Jokowi mengatakan, kesuksesan tersebut justru mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerima fasilitas FLPP.

Berdasarkan Nota Keuangan, pada Tahun Anggaran 2020, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah.

“Yang jelas, FLPP ini sangat diminati oleh masyarakat karena meringankan. Pagunya akan ditambah. Saya sudah perintahkan sendiri,” tegas Jokowi.

Baca juga: Terbesar dalam Lima Tahun, FLPP 2020 Dialokasikan Rp 11 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Moeroed meminta pemerintah menambah anggaran pembiayaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) untuk membantu penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2020.

Ia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 11 triliun untuk FLPP pada 2020. Namun, Rp 2 triliun dari anggaran itu terpakai untuk menutupi pembiayaan pada 2019.

Sisanya, Rp 9 triliun, dinilai masih kurang untuk memenuhi pembangunan rumah MBR pada 2020.

Menurut Moeroed, anggaran sebesar Rp 9 triliun hanya cukup untuk pembangunan 97.700 unit rumah bersubsidi. Sementara itu, REI ditarget membangun rumah bersubsidi sebanyak 260.000 unit.

"Jadi masih dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp 18 triliun. Untuk itu kami coba memberi usulan kepada pemerintah agar bisa memberi pertimbangan," ujar Moeroed saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Moeroed mengatakan, nantinya pembiayaan tambahan sebesar Rp 18 triliun bisa digunakan untuk membantu pembiayaan konsumen berpenghasilan Rp 4 juta per bulan dengan bunga KPR 5 persen dan masa tenor 20 tahun, sehingga dapat membantu penyediaan 8.888 unit rumah.

"Kedua, untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 5 juta per bulan, dengan bunga yang lebih besar, 8 persen, juga dengan tenor 20 tahun sehingga bisa meng-cover 141.300 unit rumah," ucap Moeroed.