Pengembang Perumahan Minta Anggaran Program FLPP Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Moeroed meminta pemerintah menambah anggaran pembiayaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2020.

Ia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 11 triliun untuk FLPP pada 2020. Namun, Rp 2 triliun dari anggaran itu terpakai untuk menutupi pembiayaan pada 2019. 

Sisanya, Rp 9 triliun, dinilai masih kurang untuk memenuhi pembangunan rumah MBR pada 2020.

Baca juga: Terbesar dalam Lima Tahun, FLPP 2020 Dialokasikan Rp 11 Triliun

Menurut Moeroed, anggaran sebesar Rp 9 triliun hanya cukup untuk pembangunan 97.700 unit rumah bersubsidi.

Sementara itu, REI ditarget membangun rumah bersubsidi sebanyak 260.000 unit.

"Jadi masih dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp 18 triliun. Untuk itu kami coba memberi usulan kepada pemerintah agar bisa memberi pertimbangan," ujar Moeroed saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Moeroed mengatakan, nantinya pembiayaan tambahan sebesar Rp 18 triliun bisa digunakan untuk membantu pembiayaan konsumen dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan dengan bunga KPR 5 persen dan masa tenor 20 tahun sehingga dapat membantu penyediaan 8.888 unit rumah.

"Kedua, untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 5 juta per bulan, dengan bunga yang lebih besar, 8 persen, juga dengan tenor 20 tahun sehingga bisa meng-cover 141.300 unit rumah," ucap Moeroed.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Poerwanto mengatakan, anggaran pembiayaan program perumahan terbesar ada pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca juga: Pengembang Sebut Skema Pembelian Rumah DP 0 di Rorotan Tak Bisa Pakai FLPP

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 95.000-102.500 unit rumah pada program FLPP.

"Untuk FLPP, dana yang akan dikelola sekitar Rp 11 triliun untuk skema sekarang bisa melayani 95.000 sampai 102.500 lebih," ujar Eko pada Konferensi Pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis, (26/12/2019).

Eko mengatakan, alokasi senilai itu merupakan anggaran terbesar FLPP yang diberikan pemerintah dalam 5 tahun terakhir.

Adapun rinciannya, termasuk dana pengembalian pokok sebesar Rp 2 triliun dan top-up FLPP tahun anggaran 2019 untuk dana talangan BTN per 23 Desember 2019 sebanyak 11.745 unit dengan nilai Rp 1,2 triliun.