Pengembang Perumahan Minta Anggaran Program FLPP Ditambah

Kompas.com - 06/01/2020, 21:39 WIB
Ilustrasi rumah Kementerian PUPRIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Moeroed meminta pemerintah menambah anggaran pembiayaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) untuk membantu penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2020.

Ia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 11 triliun untuk FLPP pada 2020. Namun, Rp 2 triliun dari anggaran itu terpakai untuk menutupi pembiayaan pada 2019. 

Sisanya, Rp 9 triliun, dinilai masih kurang untuk memenuhi pembangunan rumah MBR pada 2020.

Baca juga: Terbesar dalam Lima Tahun, FLPP 2020 Dialokasikan Rp 11 Triliun

Menurut Moeroed, anggaran sebesar Rp 9 triliun hanya cukup untuk pembangunan 97.700 unit rumah bersubsidi.

Sementara itu, REI ditarget membangun rumah bersubsidi sebanyak 260.000 unit.

"Jadi masih dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp 18 triliun. Untuk itu kami coba memberi usulan kepada pemerintah agar bisa memberi pertimbangan," ujar Moeroed saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Moeroed mengatakan, nantinya pembiayaan tambahan sebesar Rp 18 triliun bisa digunakan untuk membantu pembiayaan konsumen dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan dengan bunga KPR 5 persen dan masa tenor 20 tahun sehingga dapat membantu penyediaan 8.888 unit rumah.

"Kedua, untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 5 juta per bulan, dengan bunga yang lebih besar, 8 persen, juga dengan tenor 20 tahun sehingga bisa meng-cover 141.300 unit rumah," ucap Moeroed.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Poerwanto mengatakan, anggaran pembiayaan program perumahan terbesar ada pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca juga: Pengembang Sebut Skema Pembelian Rumah DP 0 di Rorotan Tak Bisa Pakai FLPP

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 95.000-102.500 unit rumah pada program FLPP.

"Untuk FLPP, dana yang akan dikelola sekitar Rp 11 triliun untuk skema sekarang bisa melayani 95.000 sampai 102.500 lebih," ujar Eko pada Konferensi Pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis, (26/12/2019).

Eko mengatakan, alokasi senilai itu merupakan anggaran terbesar FLPP yang diberikan pemerintah dalam 5 tahun terakhir.

Adapun rinciannya, termasuk dana pengembalian pokok sebesar Rp 2 triliun dan top-up FLPP tahun anggaran 2019 untuk dana talangan BTN per 23 Desember 2019 sebanyak 11.745 unit dengan nilai Rp 1,2 triliun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X