Dibandingkan Panja, PKS Lebih Pilih Pansus soal Korupsi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS di DPR RI menyetujui usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pansus dapat mengawasi persoalan ini secara lebih intensif.

Apalagi, kerugian yang disebabkan krisis di tubuh Jiwasraya diduga mencapai belasan triliun rupiah.

"Ini adalah bagian dari keinginan mengungkap persoalan ini, apa sih akar masalahnya? Apa sih yang sesungguhnya terjadi secara terang benderang?" kata Jazuli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Kementerian BUMN Klaim Potensi Kerugian Kasus Asabri Lebih Kecil dari Jiwasraya

"Ini karena Jiwasraya ini menyangkut iuran uang warga, jumlahnya Rp 13 triliun," lanjut dia.

Menurut Jazuli, semestinya pemerintah mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya di DPR.

Dia menegaskan, PKS mengupayakan agar kepentingan publik menjadi prioritas dalam kasus ini.

"Selama ini beredar juga ada tuduhan macam-macam. Kami tidak ingin tuduhan itu liar tanpa bukti tanpa data. Justru harusnya pemerintah mendukung ada pansus ini supaya justru akan terungkap," ujar Jazuli.

"Kalau pemerintah umpamanya tidak terkait, kenapa harus keberatan?" lanjut dia.

Baca juga: Kementerian BUMN Belum Pastikan Suntikan Dana Talangan untuk Jiwasraya

Ia menegaskan, strategi PKS mendorong Pansus Jiwasraya ini tidak ada kaitannya dengan pertarungan antara oposisi dengan pemerintah.

"Kami bukan urusan menjatuhkan pemerintah atau apa, enggak ada urusan. Kami ingin uang rakyat ini ke mana, apa masalahnya dan seterusnya," imbuh Jazuli.

Saat ditanya soal dorongan panitia kerja (panja) di komisi terkait yang dinyatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jazuli menilai kewenangan panja tak seluas pansus.

Selanjutnya, Jazuli mengatakan PKS bakal mengajak fraksi lain turut mendukung pembentukan pansus.

"Inilah perjuangan PKS membentuk pansus. Kami akan mengajak seluruh fraksi lain untuk bicara bersama-sama. Kan di DPR ini suara fraksi-fraksi itu juga memiliki bobot masing-masing," kata dia.

Diberitakan, wacana DPR membentuk panitia khusus untuk mengawasi kasus di tubuh Asuransi Jiwasrayadan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri), batal.

Baca juga: Dukung Pembentukan Panja Jiwasraya di 3 Komisi, PPP: Pansus Tak Tepat