Dibandingkan Panja, PKS Lebih Pilih Pansus soal Korupsi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS di DPR RI menyetujui usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pansus dapat mengawasi persoalan ini secara lebih intensif.

Apalagi, kerugian yang disebabkan krisis di tubuh Jiwasraya diduga mencapai belasan triliun rupiah.

"Ini adalah bagian dari keinginan mengungkap persoalan ini, apa sih akar masalahnya? Apa sih yang sesungguhnya terjadi secara terang benderang?" kata Jazuli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Kementerian BUMN Klaim Potensi Kerugian Kasus Asabri Lebih Kecil dari Jiwasraya

"Ini karena Jiwasraya ini menyangkut iuran uang warga, jumlahnya Rp 13 triliun," lanjut dia.

Menurut Jazuli, semestinya pemerintah mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya di DPR.

Dia menegaskan, PKS mengupayakan agar kepentingan publik menjadi prioritas dalam kasus ini.

"Selama ini beredar juga ada tuduhan macam-macam. Kami tidak ingin tuduhan itu liar tanpa bukti tanpa data. Justru harusnya pemerintah mendukung ada pansus ini supaya justru akan terungkap," ujar Jazuli.

"Kalau pemerintah umpamanya tidak terkait, kenapa harus keberatan?" lanjut dia.

Baca juga: Kementerian BUMN Belum Pastikan Suntikan Dana Talangan untuk Jiwasraya

Ia menegaskan, strategi PKS mendorong Pansus Jiwasraya ini tidak ada kaitannya dengan pertarungan antara oposisi dengan pemerintah.

"Kami bukan urusan menjatuhkan pemerintah atau apa, enggak ada urusan. Kami ingin uang rakyat ini ke mana, apa masalahnya dan seterusnya," imbuh Jazuli.

Saat ditanya soal dorongan panitia kerja (panja) di komisi terkait yang dinyatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jazuli menilai kewenangan panja tak seluas pansus.

Selanjutnya, Jazuli mengatakan PKS bakal mengajak fraksi lain turut mendukung pembentukan pansus.

"Inilah perjuangan PKS membentuk pansus. Kami akan mengajak seluruh fraksi lain untuk bicara bersama-sama. Kan di DPR ini suara fraksi-fraksi itu juga memiliki bobot masing-masing," kata dia.

Diberitakan, wacana DPR membentuk panitia khusus untuk mengawasi kasus di tubuh Asuransi Jiwasrayadan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri), batal.

Baca juga: Dukung Pembentukan Panja Jiwasraya di 3 Komisi, PPP: Pansus Tak Tepat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR akan mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja).

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Kalau panja kan cepat, hari ini bisa segera bikin panja di masing-masing komisi," kata Dasco

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya dan Asabri. Menurut Dasco, pembentukan pansus akan memakan waktu lama.

Diketahui, Komisi VI DPR RI telah memutuskan membentuk Panja Jiwasraya.

Baca juga: Kemenkeu Lakukan Pemeriksaan ke KAP Jiwasraya

Panja Jiwasraya dibentuk berdasarkan rapat internal Komisi VI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Iya betul," kata Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung ketika dihubungi wartawan, Rabu (15/1/2020).

Martin mengatakan, ada tiga panja yang dibentuk komisi VI DPR yaitu Panja PT Asuransi Jiwasraya Persero, Panja Perdagangan Komoditas dan Panja BUMN Energi.

Menurut dia, seluruh panja akan mulai bekerja setelah kursi anggota dari sembilan fraksi di DPR terisi.

"Komisi VI akan meminta nama-nama dulu ke tiap kelompok Fraksi untuk mengisi keanggotaan tiap Panja," ujar dia.