Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko untuk Pembuat E-KTP Baru pada 2020

Kompas.com - 15/01/2020, 08:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menyediakan 16 juta blanko untuk pembuat e-KTP baru dan warga yang e-KTP-nya rusak karena banjir.

Stok blanko tersebut diperuntukkan bagi pembuatan e-KTP pada 2020.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, saat ini sebanyak 961.000 blanko dari total penyediaan sudah terdistribusi ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Nantinya Ditjen Dukcapil akan mendistribusikan 16 juta keping blanko tersebut secara bertahap.

"Bagi kabupaten kota yang blankonya habis atau akan habis diminta segera mengambil ke kantor Dukcapil Pasar Minggu. Ini perlu segera kami sampaikan agar masyarakat segera mendapatkan e-KTP-nya," ujar Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Temui Menkeu, Mendagri Minta Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP Ditambah

Ia mengatakan, 16 juta blanko e-KTP ini diprioritaskan bagi anak yang baru berumur 17 tahun pada 2020, korban bencana, dan masyarakat yang sudah memiliki surat keterangan (Suket) telah merekam data e-KTP.

Ia pun berpesan kepada seluruh pejabat Dinas Dukcapil di daerah agar tak menjadikan blanko e-KTP tersebut untuk mencetak e-KTP baru bagi warga yang ingin merubah alamat lantaran terjadi pemekaran daerah.

Zudan mengatakan, nantinya Ditjen Dukcapil akan menyediakan blanko lain untuk memenuhi kebutuhan total penggantian e-KTP lantaran adanya pemekaran daerah.

Baca juga: Blangko Kurang, 2,2 Juta Warga Jateng Terancam Tak Bisa Cetak e-KTP

Zudan memperkirakan Ditjen Dukcapil harus menyediakan sekitar 41 juta blanko untuk memenuhi seluruh kebutuhan penggantian e-KTP pada 2020.

"Kami tidak memprioritaskan blanko yang 16 juta ini untuk pemekaran wilayah. Jadi kalau ada pemekaran RT RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana. Mengganti nama jalan juga tidak," lanjut Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com