Temui Menkeu, Mendagri Minta Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negero Tito Karnavian meminta anggaran penyediaan blanko e-KTP ditambah.

Hal itu disampaikan Tito saat menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Permohonan kenaikan anggaran tersebut nantinya disampaikan secara resmi melalui surat dari Mendagri yang langsung ditujukan kepada Menkeu.

Baca juga: Blanko E-KTP Langka, Ridwan Kamil Bakal Cek ke Kemendagri

"Kami sudah mengingatkan dari awal juga diperkirakan bulan ke lima atau bulan ke enam juga akan habis (blanko e-KTP) dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (13/1/2020).

"Sehingga minta agar diberikan surat resmi, kami akan buatkan surat resminya dengan detail, berapa kebutuhannya, ini kira-kira yang dibahas," lanjut dia.

Mendagri juga mengatakan dirinya harus memastikan agar anggaran blanko e-KTP dapat memenuhi kebutuhan semua dinas kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh daerah.

Anggaran tersebut harus dipenuhi hingga akhir tahun agar tak terjadi kelangkaan blanko e-KTP.

Dijelaskannya, penambahan anggaran tersebut, terutama terkait dengan pendanaan penggantian dokumen kependudukan korban terdampak bencana.

Baca juga: Wali Kota Gemas, 70.000 Warga Bekasi Masih Pakai Suket Gara-gara Blanko E-KTP Langka

"Ini kan penting karena seperti banjir kemarin, ada yang kehilangan KTP, kartu keluarga, ini Dirjen Dukcapil saya perintahkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting tersebut," papar Tito.

"Ini dibagikan secara gratis, otomatis bertambah lagi kebutuhannya, ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," lanjut Mendagri.