Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta BNPB, Pemprov dan SAR Bergerak Bersama Tangani Banjir

Kompas.com - 01/01/2020, 12:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan sejumlah pihak berkoordinasi untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, Rabu (1/1/2020).

Ia meminta Basan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga tim SAR bersama-sama memberikan rasa aman kepada warga.

"Jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama. Untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir," kata Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (1/1/2020), dikutip dari live streaming Youtube Sekretariat Presiden.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengimbau supaya fasilitas-fasilitas umum segera dinormalisasi.

Baca juga: Jeritan Pedagang di Mal: Mau Banjir Diskon, Malah Banjir Beneran

Sebab, hingga saat ini, beberapa fasilitas umum masih tak beroperasi, seperti Bandara Halim Perdanakusuma, hingga Tol Cikampek dan beberapa titik tol lainnya.

"Saya kira ini harus segera dinormalisasi, sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal," ujar Jokowi.

Paling penting, kata Jokowi, pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja bersama-sama untuk menanggulangi banjir ini.

"Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi mungkin baru tahun depan selesai. Tetapi, di luar itu, semuanya harus dikerjakan," ujar Jokowi.

"Saya tadi sudah perintah Menteri PU (Pekerjaan Umum) untuk cek lapangan," lanjutnya.

Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di beberapa kawasan sejak Rabu (1/1/2020).

Baca juga: Ini Wilayah yang Listriknya Dipadamkan karena Banjir...

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tujuh kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta dilaporkan terendam banjir.

Ketujuh kelurahan itu tersebar di Jakarta Pusat, Selatan, Utara dan mayoritas Jakarta Timur. Ketujuhnya adalah Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Halim Perdana Kusuma, Kampung Melayu, Rorotan, Rawa Buaya, dan Manggarai Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com