Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Museum Mahkamah Agung Diresmikan, Pembuatannya Telan Anggaran Rp 19 Miliar

Kompas.com - 27/12/2019, 18:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) kini memiliki museum. Lokasi museum yang disebut sebagai Museum Mahkamah Agung itu terletak di Kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Ketua MA M Hatta Ali meresmikan langsung museum tersebut hari ini, Jumat (27/12/2019).

Dia mengatakan, museum tersebut didirikan untuk menghargai para pahlawan di dunia peradilan Tanah Air.

"Kami resmikan (Museum MA), bangsa yang baik adalah yang menghargai para pahlawannya. Di dunia peradilan, kita juga punya pahlawan-pahlawan, pejuang dalam mendirikan peradilan," kata Hatta usai peresmian.

Baca juga: KY: 130 Hakim Direkomendasikan Disanksi pada 2019, hanya 10 yang Diproses MA

Dalam pembuatan museum yang sarat dengan perangkat digital itu, Hatta mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 19 miliar.

Anggaran tersebut berasal dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggarannya dari Kemenkeu, pemerintah. (Nilainya) Rp 19 M bahkan lebih," kata dia.

"Pendirian museum ini sangat penting sebagai sejarah badan peradilan, kalau kita kunjungi mahkamah-mahkamah di luar (negeri) pada umumnya punya museum sendiri," kata dia.

Baca juga: Ketua MA Minta Maaf kepada KY jika Ada Rekomendasi Tak Dilaksanakan

Dalam Museum MA, pengunjung bisa melihat beberapa sejarah peradilan di Indonesia.

Ada juga aksesori yang digunakan para hakim Indonesia di masa lalu seperti jubah, termasuk jubah hakim yang dikenakan pertama kali oleh Hakim Agung MA pertama, Kusumah Atmadja.

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat replika Peradilan Padu di Pulau Samosir, mendengarkan sejarah hukum Indonesia dari masa ke masa melalui pesawat telepon zaman dulu, hingga berfoto di spot palu raksasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com