Oesman Sapta Menolak Ditawari Jabatan Wantimpres, Ini Alasannya...

Kompas.com - 13/12/2019, 10:36 WIB

Ihsanuddin,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengaku ditawari jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya ditawari presiden untuk jadi Wantimpres. Saya sangat berterima kasih sekali atas penghargaan Presiden," kata OSO seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Meski demikian, OSO mengaku menolak tawaran tersebut.

Sebab, untuk menjadi Wantimpres, otomatis ia harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum Hanura.

Sementara di sisi lain OSO masih ingin memimpin Hanura.

"Karena syarat itu, saya memutuskan untuk sementara akan terus bersama teman-teman seperjuangan (Hanura)," kata dia.

OSO pun memastikan, dirinya dan Partai Hanura tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun mendatang.

Pelantikan anggota Wantimpres 2019-2024 akan dilakukan pada Jumat siang ini di Istana Negara, Jakarta.

Kompas TV

Presiden Joko Widodo mendukung penghapusan ujian nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan berharap pelaksaannya dapat berjalan baik.

Presiden menyebut sistem asesmen kompentensi sebagai pengganti ujian nasional diharapkan bisa menjadi tolok ukur kualitas pendidikan yang ada di tanah air. Selain asesemen kementerian pendidikan akan melakukan survei karakter dan ini berharap berjalan lancar.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif minta Kemendikbud mengkaji ulang rencana penghapusan ujian nasional yang akan dimulai pada 2021. Menurut Buya Syafii, Kemendikbud dalam perumusannya harus lebih matang dengan melibatkan pakar pendidikan. Dengan adanya penghapusan ujian nasional, Buya Syafii khawatir akan mempengaruhi semangat belajar siswa.

Sementara itu komisi perlindungan anak Indonesia mendukung Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapus ujian nasional pada tahun 2021.
Komisioner komisi perlindungan anak Retno Listyarti menilai asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional sebagai hal yang perlu didukung penerapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.