Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Wantimpres: Kasus HAM Tak Kenal Kedaluwarsa

Kompas.com - 08/02/2019, 22:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai kasus HAM masih layak untuk teru diperbincangkan dan diperjuangkan penyelesaiannya.

Hal itu disampaikan Sidarto saat ditemui di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

"HAM tidak mengenal kedaluwarsa. Jadi para pelanggar HAM anytime bisa diproses," ujar Sidarto.

Karena itu, ia mempersilakan semua pihak untuk menggugat kembali kasus HAM masa lalu yang belum dituntaskan.

Baca juga: 500 Kamis, dan Jokowi Hanya Janji Manis...

Ia menambahkan saat ini sejumlah alumni Universitas Trisakti yang beberapa di antaranya menjadi saksi hidup Tragedi Trisakti, mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di Pilpres. Mereka berharap agar kasus HAM masa lalu itu bisa diselesaikan Jokowi di periode berikutnya.

"Apa yang sekarang sedang digerakan deklarasi Trisakti mengingatkan kepada bangsa agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi," lanjut dia.

Ia pun mengatakan saat ini pemerintah tetap berupaya menuntaskan kasus HAM masa lalu dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional.

Baca juga: Suciwati Kecewa terhadap Respons Presiden Jokowi dalam Kasus Munir

Sidarto berharap melalui dewan tersebut bisa dicari titik temu untuk menyelesaikan masus HAM masa lalu yang menjadi janji Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014.

"Ini sekarang dibentuk Dewan Kerukunan Nasional, sekarang ya. Saya harapkan ini kan jadi suatu lembaga yang mampu menampung jeritan keluarga korban. Saya harapakan itu," tutur Sidarto.

"Artinya ada satu sikap, ada satu pengakuan dari negara mengenai pelanggaran HAM itu dan juga ya ada konpensasi, itu memang di mana-mana gitu. Universal itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com