Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya: Saya Tidak Tahu Kenapa Dipilih Jadi Anggota Wantimpres...

Kompas.com - 31/05/2018, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yahya Cholil Staquf mengaku, tidak mengetahui mengapa Presiden Joko Widodo memilih dirinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Saya sejujurnya juga tidak tahu kenapa saya dipilih menjadi anggota Wantimpres," ujar Yahya, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Namun, ia berpendapat, jabatan ini merupakan panggilan untuk mengabdi bagi negara sehingga ia menerimanya.

"Tentunya saya akan berusaha memenuhi harapan maupun tugas yang dibebankan bagi saya dengan mengikuti tata cara maupun etika yang semestinya," ujar dia.

Ia pun sudah berkoordinasi dengan anggota Wantimpres lainnya. Usai dilantik dia akan langsung bergabung menggelar rapat bersama anggota lainnya.

Namun, ia menolak menyebutkan apa saja topik yang akan dirapatkan bersama anggota Wantimpres lainnya.

"Ya apa saja yang kira-kira strategis yang perlu dilaksanakan. Kan ini enggak semuanya harus dikerjakan sekaligus. Ada skala prioritasnya," ujar dia.

Yahya juga mengatakan, semestinya ia dilantik sebagai anggota Wantimpres bersamaan dengan Agum Gumelar pada pertengahan Januari 2018 lalu.

Baca juga: Jokowi Lantik Mantan Jubir Gus Dur Jadi Anggota Wantimpres

Namun, saat itu ia masih berada di Amerika Serikat sehingga pelantikan pun baru dilaksanakan Kamis ini.

"Waktu di AS, saya dihubungi untuk pelantikan saat itu. Tapi saya baru pulang beberapa hari kemudian sehingga baru diatur pelantikan hari ini," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya itu.

Presiden Joko Widodo melantik mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yahya Cholil Staquf, sebagai salah seorang anggota Wantimpres. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/5/2018) pukul 13.30 WIB.

Prosesi pelantikan diawali pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 84P Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan.

Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Acara ditutup dengan pemberian selamat kepada Yahya oleh Presiden Jokowi diikuti pejabat lain yang hadir.

Kompas TV Menurut Agum, Jenderal Gatot Nurmantyo sebentar lagi memasuki masa pensiun.

antonius tonny

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com