Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin Pidato SBY: dari Penegasan Oposisi hingga Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 12/12/2019, 05:56 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (11/12/2019) malam, menyampaikan pidato politik refleksi pergantian tahun.

Dalam pidato bertajuk 'Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan' itu, SBY menyoroti berbagai persoalan. Mulai dari mengemukanya politik identitas pada Pilpres 2019 hingga isu-isu ekonomi.

Selain itu, SBY juga menegaskan sikap Partai Demokrat di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

Berikut poin pidato SBY yang dirangkum Kompas.com:

1. Partai Demokrat Sebagai Oposisi

SBY menyatakan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Namun, Demokrat tetap berkomitmen mendukung kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY menyebut, Partai Demokrat akan mendukung kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai keinginan rakyat.

Oleh karena itu, Demokrat siap melancarkan kritik apabila pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Meskipun saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya," kata SBY.

"Kalau pemerintah sukses, rakyatlah yang mendapatkan manfaatnya," lanjut dia.

2. Politik Identitas Melebihi Takaran di Pilpres 2019

Presiden RI ke-6 itu kemudian mengulas gelaran Pilpres 2019 pada awal pidatonya. Menurut SBY, Pilpres 2019 memiliki catatan buruk dalam sejarah.

Baca juga: Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Catatan itu mengenai politik identitas yang melebihi takaran.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY.

Namun, sejauh ini persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan, pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

Halaman:


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com