News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin Pidato SBY: dari Penegasan Oposisi hingga Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 12/12/2019, 05:56 WIB

Tsarina Maharani,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Tsarina Maharani

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

SBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (11/12/2019) malam, menyampaikan pidato politik refleksi pergantian tahun.

Dalam pidato bertajuk 'Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan' itu, SBY menyoroti berbagai persoalan. Mulai dari mengemukanya politik identitas pada Pilpres 2019 hingga isu-isu ekonomi.

Selain itu, SBY juga menegaskan sikap Partai Demokrat di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

Berikut poin pidato SBY yang dirangkum Kompas.com:

1. Partai Demokrat Sebagai Oposisi

SBY menyatakan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Namun, Demokrat tetap berkomitmen mendukung kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

SBY menyebut, Partai Demokrat akan mendukung kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai keinginan rakyat.

Oleh karena itu, Demokrat siap melancarkan kritik apabila pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Meskipun saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya," kata SBY.

"Kalau pemerintah sukses, rakyatlah yang mendapatkan manfaatnya," lanjut dia.

2. Politik Identitas Melebihi Takaran di Pilpres 2019

Presiden RI ke-6 itu kemudian mengulas gelaran Pilpres 2019 pada awal pidatonya. Menurut SBY, Pilpres 2019 memiliki catatan buruk dalam sejarah.

Catatan itu mengenai politik identitas yang melebihi takaran.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY.

Namun, sejauh ini persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan, pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

"Kabar baiknya adalah, ketika bangsa kita berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pasca pemungutan suara, kita semua sadar dan terpanggil. Terpanggil untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan kita," ujar SBY.

"Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," lanjut dia.

Atas peristiwa itu, SBY pun menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang dan penyelenggaraan pemilu.

3. Penurunan Angka Pengangguran Belum Cukup

SBY mengatakan, penurunan angka pengangguran sebesar 1 persen yang berhasil dicapai dalam kurun lima tahun terakhir belum menggembirakan.

SBY mengatakan, jumlah pengangguran masih besar dengan total 36,5 juta orang.

"Kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita. Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar," ujar SBY.

Dia pun sempat menyinggung soal peristiwa Arab Spring yang terjadi sekitar delapan tahun silam.

Menurut dia, salah satu pemicu peristiwa Arab Spring adalah adanya kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran. Ia pun meminta pemerintah Indonesia belajar dari peristiwa tersebut

"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," kata dia.

4. Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

SBY mendukung Jokowi-Ma'ruf yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Partai Demokrat, menurut SBY, tak ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,9 persen, seperti yang diperkirakan Bank Dunia.

"Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa angka pertumbuhan pada tingkat 5 persen bukanlah sesuatu yang buruk. Terutama jika dikaitkan dengan situasi perekonomian global saat ini," ujar SBY.

"Yang penting, sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 5,3 persen dapat dicapai," tambahnya.

5. Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Paripurna

SBY juga menyinggung rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memindahkan ibu kota negara.

SBY meminta pemerintah serius merencanakan pemindahan dan pembangunan ibu kota di luar Jakarta.

Sebab, membangun ibu kota artinya juga membangun kehidupan. Perhitungan pemerintah harus tepat dalam segala aspek.

"Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. Memindahkan dan membangun ibu kota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses," tuturnya.

Ia secara khusus mengingatkan soal anggaran untuk membiayai pemindahan ibu kota.

SBY bahkan sempat bertanya soal kebenaran rencana pemerintah menjual aset negara demi pemindahan tersebut.

"Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan saksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" kata SBY.

Kompas TV

Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?

Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang siswa SMK Negeri 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah kepada Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12/2019).

Pertanyaan Harley itu kembali membuka perdebatan klasik mengenai perlu atau tidaknya hukuman mati bagi koruptor. Presiden Jokowi sendiri awalnya tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Ia lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati bagi koruptor.

"Ya, kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan. Tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," kata Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM yang hadir pada acara tersebut. Yasonna menjelaskan bahwa aturan terkait ancaman hukuman mati saat ini hanya berlaku untuk pelaku korupsi terkait bencana alam. Aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain korupsi dana bencana alam, hukuman mati juga bisa dikenakan pada korupsi pada saat negara krisis moneter atau kepada pelaku korupsi yang berulang kali melakukan perbuatannya. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada koruptor yang sampai divonis mati oleh pengadilan.

"Yang sudah ada (aturannya) saja belum pernah diputuskan hukuman mati," lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan terhadap praktik korupsi.

"Agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi, agar baik semua, agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita," ujar dia.

"Tapi apa pun semua butuh proses negara-negara lain juga butuh proses ini, bukan barang gampang," lanjut Jokowi.

Lalu pantaskah sebenarnya koruptor dihukum mati? Apakah hukuman mati untuk para koruptor efektif untuk mencegah praktik korupsi di indonesia? Apakah pemiskinan, pencabutan hak politik, hingga larangan menduduki jabatan strategis lebih menimbulkan efek jera?

Untuk membahasnya sudah hadir di studio, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan Aktivis Antikorupsi Saor Siagian.

#KoruptorIndonesia #HukumanMatiKoruptor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.