Poin Pidato SBY: dari Penegasan Oposisi hingga Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 12/12/2019, 05:56 WIB
SBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANISBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), Rabu (11/12/2019) malam, menyampaikan pidato politik refleksi pergantian tahun.

Dalam pidato bertajuk 'Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan' itu, SBY menyoroti berbagai persoalan. Mulai dari mengemukanya politik identitas pada Pilpres 2019 hingga isu-isu ekonomi.

Selain itu, SBY juga menegaskan sikap Partai Demokrat di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

Berikut poin pidato SBY yang dirangkum Kompas.com:

1. Partai Demokrat Sebagai Oposisi

SBY menyatakan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Namun, Demokrat tetap berkomitmen mendukung kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY menyebut, Partai Demokrat akan mendukung kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai keinginan rakyat.

Oleh karena itu, Demokrat siap melancarkan kritik apabila pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Meskipun saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya," kata SBY.

"Kalau pemerintah sukses, rakyatlah yang mendapatkan manfaatnya," lanjut dia.

2. Politik Identitas Melebihi Takaran di Pilpres 2019

Presiden RI ke-6 itu kemudian mengulas gelaran Pilpres 2019 pada awal pidatonya. Menurut SBY, Pilpres 2019 memiliki catatan buruk dalam sejarah.

Baca juga: Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Catatan itu mengenai politik identitas yang melebihi takaran.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY.

Namun, sejauh ini persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan, pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

"Kabar baiknya adalah, ketika bangsa kita berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pasca pemungutan suara, kita semua sadar dan terpanggil. Terpanggil untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan kita," ujar SBY.

"Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," lanjut dia.

Baca juga: Politik Identitas Dianggap Sebagai Winning Template di Pilpres 2019

Atas peristiwa itu, SBY pun menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang dan penyelenggaraan pemilu.

3. Penurunan Angka Pengangguran Belum Cukup

SBY mengatakan, penurunan angka pengangguran sebesar 1 persen yang berhasil dicapai dalam kurun lima tahun terakhir belum menggembirakan.

SBY mengatakan, jumlah pengangguran masih besar dengan total 36,5 juta orang.

"Kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita. Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar," ujar SBY.

Dia pun sempat menyinggung soal peristiwa Arab Spring yang terjadi sekitar delapan tahun silam.

Baca juga: Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Menurut dia, salah satu pemicu peristiwa Arab Spring adalah adanya kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran. Ia pun meminta pemerintah Indonesia belajar dari peristiwa tersebut

"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," kata dia.

4. Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

SBY mendukung Jokowi-Ma'ruf yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Partai Demokrat, menurut SBY, tak ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,9 persen, seperti yang diperkirakan Bank Dunia.

"Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa angka pertumbuhan pada tingkat 5 persen bukanlah sesuatu yang buruk. Terutama jika dikaitkan dengan situasi perekonomian global saat ini," ujar SBY.

Baca juga: Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

"Yang penting, sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 5,3 persen dapat dicapai," tambahnya.

5. Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Paripurna

SBY juga menyinggung rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memindahkan ibu kota negara.

SBY meminta pemerintah serius merencanakan pemindahan dan pembangunan ibu kota di luar Jakarta.

Sebab, membangun ibu kota artinya juga membangun kehidupan. Perhitungan pemerintah harus tepat dalam segala aspek.

"Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. Memindahkan dan membangun ibu kota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses," tuturnya.

Baca juga: SBY: Apa Betul Ada Pikiran Jual Aset Negara untuk Biayai Pemindahan Ibu Kota?

Ia secara khusus mengingatkan soal anggaran untuk membiayai pemindahan ibu kota.

SBY bahkan sempat bertanya soal kebenaran rencana pemerintah menjual aset negara demi pemindahan tersebut.

"Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan saksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" kata SBY. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X