Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ajukan Surat Penambahan Kuota Haji ke Arab Saudi

Kompas.com - 09/12/2019, 18:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, Pemerintah Indonesia tengah mengajukan surat ke Arab Saudi untuk mengajukan penambahan kuota haji. Hal itu ia sampaikan setelah bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Saya kan sudah pulang dari Saudi, ditanya bagaimana perkembangan. Saya bilang kuota tidak bisa ditambah karena kuota itu keputusannya OKI (Organisasi Konferensi Islam), bukan keputusan sepihaknya Arab Saudi," kata Fachrul di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019).

"Tetapi kalau Indonesia mau minta tambahan Arab Saudi 10.000 kuota seperti yang lalu, ajukan surat resmi, insya Allah akan dikaji. Saya sudah ajukan surat resmi," ucap dia.

Baca juga: Menteri Agama Bakal Bantu Korban First Travel Ibadah Haji

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu surat yang diajukan ke Pemerintah Arab Saudi untuk dikaji bersama anggota OKI.

Selain memyampaikan masalah kuota, Fachrul juga menyampaikan rencana penggunaan Bandara Kertajati untuk memberangkatkan jemaah dari embarkasi Jawa Barat.

Meski demikian, ia mengatakan, ada sejumlah hambatan yang harus diatasi jika ingin menggunakan Bandara Kertajati sebagai titik pemberangkatan, seperti minimnya tempat penampungan jemaah sebelum pemberangkatan.

Baca juga: Menteri Agama Usulkan Biaya Haji Tahun 2020 Sebesar Rp 35 juta

Fachrul mengatakan, pemerintah rencananya menyediakan tempat penampungan sementara bagi jemaah yang berangkat dari Bandara Kertajati berupa penginapan yang layak.

"Mungkin kami cari pemecahan sementara bagaimana. Ya (penempatan sementara)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com