Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Kompas.com - 09/12/2019, 09:02 WIB

Ihsanuddin,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

memperingati hari antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorda) yang digelar komisi antikorupsi tersebut.

Jokowi memilih memperingati hari antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Di SMK ini, Presiden Jokowi menyaksikan pentas bertajuk "Prestasi Tanpa Korupsi".

Pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi tiba di lokasi pukul 08.47 WIB. Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang ciri khasnya, kehadiran Presiden Jokowi langsung disambut antusias para siswa SMK yang hadir.

Meski lebih memilih hadir di SMK 57, Presiden Jokowi telah mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghadiri acara di KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan, KPK telah mengundang Presiden Jokowi dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Senin ini.

"Kami mengundang beliau. Kalau enggak salah kabarnya nanti akan kami terima dalam waktu dekat," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Jadi kita tunggu beliau. Kehadiran beliau sangat kami harapkan," ujar Agus Rahardjo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengharapkan kedatangan Presiden Jokkowi agar bisa melakukan perpisahan sebelum masa periode pimpinan KPK berakhir.

"Biar bisa salaman terakhir kali, salaman-salaman sama kami berlima kan, bila perlu peluk presiden-nya," kata dia.

Kompas TV

Keluarga presiden Jokowi maju ke pilkada.

Kontestasi pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah menjadi wadah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution siap menjajal peruntungan di pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara.

Setelah berpolemik dengan DPC PDIP Solo, Gibran akhirnya memilih mendaftar lewat DPD PDIP Jawa Tengah.

Politisi PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku meminta Gibran terus berkomunikasi dengan ketua DPC PDIP Solo Rudi Hadyatmo yang sebelumnya merekomendasikan bakal calon walikota berbeda.

Di Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution, suami Kahiyang Ayu juga memilih jalur pendaftaran lewat DPD PDIP Sumatera Utara.

Bobby, membantah tudingan intervensi nama besar Jokowi di balik ambisi politik Gibran dan Bobby.

Mardani Ali Sera, ketua DPP PKS mengaku khawatir keduanya menyuburkan praktik nepotisme lewat politik dinasti.

Awal desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo pernah mengungkap sikap dan potensi politik putra-putri nya.

Bobby Nasution disebut Jokowi lebih awal menunjukkan ketertarikannya terjun ke dunia politik.

Politik dinasti tak sepenuhnya berdampak negatif.
Konstitusi menjamin semua warga negara punya hak memilih dan dipilih.

Namun, melihat banyaknya calon kepala daerah yang dipilih parpol karena faktor popularitas atau hubungan kekerabatan.

Apakah fungsi ideal partai politik mulai memudar?

Dan bagaimana dinasti politik bisa terbebas dari nepotisme partai politik?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.