Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Cerita soal Ketum Parpol Layaknya Malaikat Maut...

Kompas.com - 04/12/2019, 08:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengungkap citra dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, khususnya ketua umum dan sekretaris jenderal, yang dianggap seperti 'malaikat maut' oleh pengurus di bawahnya.

Sebutan itu digunakan untuk menggambarkan kewenangan ketua umum dan sekjen yang bisa sewaktu-waktu mengganti struktur kepengurusan, jika ada kader yang tak sejalan.

Kondisi itu, kata Kalla, tidak hanya terjadi di internal Golkar, tetapi hampir di semua partai politik.

Baca juga: JK: Zaman Dulu Pemilu Sudah Diatur, Partai Terima Beres

"Ada seorang pimpinan partai, bukan Golkar, tapi saya kira persoalan itu sama saja hampir semua partai, termasuk Golkar, 'Pak, DPP itu sekarang seperti malaikat maut', loh apa maksud dia malaikat maut DPP itu?" ujar Kalla dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Ketua umum itu 'Ya dia tentukan segala-galanya, kalau kita enggak setuju dan sejalan langsung di Plt kan', dan itu terjadi di Golkar luar biasa banyaknya karena enggak setuju," sambungnya.

Tidak hanya itu, Kalla mengatakan, calon anggota legislastif, gubernur, hingga bupati, seluruhnya DPP yang menentukan.

Ia menyinggung kondisi tersebut hampir sama dengan era diktator.

"Jangan sampai ada diktator zaman dulu pindah ke partai," ujarnya.

Baca juga: ICW: Tak Hanya Naikkan Pendanaan, Pembenahan Parpol Juga Harus Disertai Revisi UU

Oleh karenanya, Kalla mendorong adanya revisi undang-undang kepartaian.

Revisi tersebut harus mengatur ulang tentang kewenangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai, khususnya dalam hal memberhentikan pengurus harian dan menunjuk calon legislatif hingga kepala daerah.

"Itu yang harus diubah itu semuanya undang-undang kepartaian," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com