JK: Zaman Dulu Pemilu Sudah Diatur, Partai Terima Beres

Kompas.com - 03/12/2019, 20:12 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berbicara soal demokrasi dalam berpolitik.

Ia menyinggung tentang pemilihan umum (pemilu) pada masa lampau yang diatur sedemikian rupa sehingga partai politik hanya terima beres. 

Hal itu, kata Kalla, khusus berlaku untuk Golkar pada masa lalu.

"Zaman dulu kalau pemilu ya tinggal diatur oleh bupati, camat, babinsa (bintara pembina desa), semuanya selesai. Partai itu hanya terima beres saja," kata Kalla dalam diskusi berjudul 'Golkar Memperkuat Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).


"Khususnya Golkar, partai lain enggak. Partai lain harus berjuang di tengah-tengah persaingan yang ketat," kata dia disambut tawa peserta diskusi.

Baca juga: Bamsoet Ungkap Hal yang Bikin Ia Mundur dari Caketum Golkar

Meski begitu, Kalla menyebut, pemilu pada masa kini sudah tak begitu lagi.

Jika dulu pegawai negeri sipil (PNS) pasti "berbaju kuning", kini, PNS tidak boleh berpolitik apalagi jadi anggota partai.

Dulu, aparat keamanan pun "berbaju kuning", tetapi sekarang tidak lagi. "Babinsa netral, polisi netral," ujar Kalla.

Ia mengakui, perubahan tersebut membuat suara Golkar menjadi turun.

Jika pada pemilu tahun 1997 Golkar meraup suara sekitar 64 persen, pada pemilu 2019 partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 12 persen suara.

Meski begitu, Kalla menyebut bahwa perubahan ini adalah bagian dari demokrasi.

Baca juga: Jusuf Kalla Setuju Pemilihan Caketum Golkar Dilakukan Lewat Aklamasi

 

Ia mengatakan, demokrasi harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk seluruh pemilih dalam pemilu.

"Partai itu juga harus demokratis karena tidak mungkin partai sebagai instrumen pokok demokrasi partainya tidak demokratis," kata Kalla.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X