JK: Zaman Dulu Pemilu Sudah Diatur, Partai Terima Beres

Kompas.com - 03/12/2019, 20:12 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berbicara soal demokrasi dalam berpolitik.

Ia menyinggung tentang pemilihan umum (pemilu) pada masa lampau yang diatur sedemikian rupa sehingga partai politik hanya terima beres. 

Hal itu, kata Kalla, khusus berlaku untuk Golkar pada masa lalu.

"Zaman dulu kalau pemilu ya tinggal diatur oleh bupati, camat, babinsa (bintara pembina desa), semuanya selesai. Partai itu hanya terima beres saja," kata Kalla dalam diskusi berjudul 'Golkar Memperkuat Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Khususnya Golkar, partai lain enggak. Partai lain harus berjuang di tengah-tengah persaingan yang ketat," kata dia disambut tawa peserta diskusi.

Baca juga: Bamsoet Ungkap Hal yang Bikin Ia Mundur dari Caketum Golkar

Meski begitu, Kalla menyebut, pemilu pada masa kini sudah tak begitu lagi.

Jika dulu pegawai negeri sipil (PNS) pasti "berbaju kuning", kini, PNS tidak boleh berpolitik apalagi jadi anggota partai.

Dulu, aparat keamanan pun "berbaju kuning", tetapi sekarang tidak lagi. "Babinsa netral, polisi netral," ujar Kalla.

Ia mengakui, perubahan tersebut membuat suara Golkar menjadi turun.

Jika pada pemilu tahun 1997 Golkar meraup suara sekitar 64 persen, pada pemilu 2019 partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 12 persen suara.

Meski begitu, Kalla menyebut bahwa perubahan ini adalah bagian dari demokrasi.

Baca juga: Jusuf Kalla Setuju Pemilihan Caketum Golkar Dilakukan Lewat Aklamasi

 

Ia mengatakan, demokrasi harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk seluruh pemilih dalam pemilu.

"Partai itu juga harus demokratis karena tidak mungkin partai sebagai instrumen pokok demokrasi partainya tidak demokratis," kata Kalla.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Nasional
Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

Nasional
Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Nasional
Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

Nasional
Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X