JK: Zaman Dulu Pemilu Sudah Diatur, Partai Terima Beres

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berbicara soal demokrasi dalam berpolitik.

Ia menyinggung tentang pemilihan umum (pemilu) pada masa lampau yang diatur sedemikian rupa sehingga partai politik hanya terima beres. 

Hal itu, kata Kalla, khusus berlaku untuk Golkar pada masa lalu.

"Zaman dulu kalau pemilu ya tinggal diatur oleh bupati, camat, babinsa (bintara pembina desa), semuanya selesai. Partai itu hanya terima beres saja," kata Kalla dalam diskusi berjudul 'Golkar Memperkuat Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Khususnya Golkar, partai lain enggak. Partai lain harus berjuang di tengah-tengah persaingan yang ketat," kata dia disambut tawa peserta diskusi.

Baca juga: Bamsoet Ungkap Hal yang Bikin Ia Mundur dari Caketum Golkar

Meski begitu, Kalla menyebut, pemilu pada masa kini sudah tak begitu lagi.

Jika dulu pegawai negeri sipil (PNS) pasti "berbaju kuning", kini, PNS tidak boleh berpolitik apalagi jadi anggota partai.

Dulu, aparat keamanan pun "berbaju kuning", tetapi sekarang tidak lagi. "Babinsa netral, polisi netral," ujar Kalla.

Ia mengakui, perubahan tersebut membuat suara Golkar menjadi turun.

Jika pada pemilu tahun 1997 Golkar meraup suara sekitar 64 persen, pada pemilu 2019 partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 12 persen suara.

Meski begitu, Kalla menyebut bahwa perubahan ini adalah bagian dari demokrasi.

Baca juga: Jusuf Kalla Setuju Pemilihan Caketum Golkar Dilakukan Lewat Aklamasi

Ia mengatakan, demokrasi harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk seluruh pemilih dalam pemilu.

"Partai itu juga harus demokratis karena tidak mungkin partai sebagai instrumen pokok demokrasi partainya tidak demokratis," kata Kalla.