Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Setuju Pemilihan Caketum Golkar Dilakukan Lewat Aklamasi

Kompas.com - 03/12/2019, 18:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar tidak harus melalui metode pemungutan suara alias voting.

Menurut Kalla, jika ketua umum dipilih bukan menggunakan voting, bukan berarti pemilihannya menjadi tidak demokratis.

"Ya tidak voting tidak berarti tidak demokrasi," katan Kalla usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Munas Golkar Dibuka Hari Ini, Berikut Rincian Agendanya

Kalla mengatakan, pemilihan ketua umum bisa ditempuh melalui berbagai mekanisme.

Ia menekankan, mekanisme tersebut harus mengutamakan musyawarah dan asas demokrasi.

"Selama musyawarah seluruh persyaratan setuju, itu demokrasi. Demokrasi bukan hanya voting, jangan lupa demokrasi itu banyak," ujar Kalla.

Menurut Kalla, bukan tidak mungkin pemilihan ketua umum ditempuh menggunakan metode aklamasi. Sebab, aklamasi pada dasarnya adalah proses musyawarah mufakat.

Baca juga: Sebut Munas Golkar Demokratis, Airlangga Hartarto: Tokoh Kartun Pun Boleh Nyalon

"Pasti ujungnya kalau memang musyawarah pasti aklamasi pasti ujungnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo bersikukuh supaya mekanisme pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dilakukan secara voting, bukan aklamasi.

"Voting adalah jalan terakhir," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Bambang mengatakan, mekanisme pemilihan ketua umum melaluI voting juga diatur di dalam AD/ART partai.

Baca juga: Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melempar sinyal bahwa pemilihan ketua umum Golkar yang baru akan dilakukan secara aklamasi.

Menurut Airlangga, mekanisme aklamasi pun bagian dari demokrasi.

"Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). 

 

Kompas TV

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri mengungkap persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan dengan merangkul Prabowo hal ini sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

Megawati juga menceritakan saat Ia menyelamatkan Prabowo dari stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Megawati mengatakan: Kenapa Pak Prabowo, sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? kalau buat saya itu Pancasila saya, katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Prabowo dianggap musuh? Ya nggak saya suruh saya pulang, heh sana. Dulu saya ngambil beliau keleleran (telantar). Betul nggak mas? Saya marah sebagai Presiden, siapa yang membuang beliau stateless? Ini saya bukan cari nama. Tanya kepada beliau. Tidak. Saya marah pada menlu. Saya marah pada panglima. Apapun juga, beliau manusia Indonesia pula. Beri dia. Begitu itu tanggungjawab.

#megawatisoekarnoputri #prabowosubianto #stateless

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com