JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta dan versi Muktamar Pondok Gede berencana menggelar musyawarah bersama untuk menyatukan kembali partai berlambang Ka'bah itu.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, muktamar bersama diprediksi akan digelar sebelum April 2020 mendatang.
"Sebelum April Insya Allah kita harapkan sudah ada muktamar bersama yang mempersatukan PPP sehingga kita sudah siap menghadapi pilkada nanti bulan September tahun 2020," kata Humphrey usai pembukaan Mukernas ke-V PPP versi Muktamar Jakarta di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).
Baca juga: Ketum PPP Versi Muktamar Jakarta: Saya dan Pak Suharso Sudah Menyatu
Humphrey menuturkan, penyatuan kembali dua kubu memang tidak mudah dan memakan waktu yang tidak singkat. Namun, ia menegaskan bahwa PPP harus kembali bersatu sebelum Pilkada 2020 digelar.
Oleh sebab itu, Mukernas ke-V PPP versi Muktamar Jakarta akan membahas rencana penyatuan kembali PPP. Menurut Humphrey, topik serupa juga diangkat dalam mukernas PPP versi Muktamar Pondok Gede pekan depan.
"Setelah itu saya rasa dua ketua umum punya mandat dari hasil mukernas yang telah dilakukan masing-masing ini untuk bertemu dan merumuskan sesuai dengan tujuan muktamar bersama yang bermartabat dan setara," kata Humphrey.
Baca juga: PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat memastikan bahwa penyatuan kembali PPP merupakan suatu hal yang mutlak.
"Penyatuan ini suatu hal mutlak yang harus dilakukan, karena kalau tidak PPP pada 2024 bisa hilang," ujar Humphrey di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).
Menurut Humphrey, mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah merestui penyatuan kembali PPP ketika Humphrey dan Suharso menemui mantan Wakil Presiden RI itu.
"Beliau bilang, kalau dua ketua umum sudah hadir, secara bersama-sama ini berarti sudah selesai masalah PPP dalam arti niatnya. Tapi tentu harus dibicarakan di mukernas masing-masing," kata dia.
Seperti diketahui, terdapat dualisme di PPP sejak Pemilu 2014 lalu dan berlangsung hingga kini. Adapun kelompok yang diakui oleh Pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.