Salin Artikel

PPP Disebut Akan Gelar Mukernas Bersama Sebelum April 2020

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, muktamar bersama diprediksi akan digelar sebelum April 2020 mendatang.

"Sebelum April Insya Allah kita harapkan sudah ada muktamar bersama yang mempersatukan PPP sehingga kita sudah siap menghadapi pilkada nanti bulan September tahun 2020," kata Humphrey usai pembukaan Mukernas ke-V PPP versi Muktamar Jakarta di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Humphrey menuturkan, penyatuan kembali dua kubu memang tidak mudah dan memakan waktu yang tidak singkat. Namun, ia menegaskan bahwa PPP harus kembali bersatu sebelum Pilkada 2020 digelar.

Oleh sebab itu, Mukernas ke-V PPP versi Muktamar Jakarta akan membahas rencana penyatuan kembali PPP. Menurut Humphrey, topik serupa juga diangkat dalam mukernas PPP versi Muktamar Pondok Gede pekan depan.

"Setelah itu saya rasa dua ketua umum punya mandat dari hasil mukernas yang telah dilakukan masing-masing ini untuk bertemu dan merumuskan sesuai dengan tujuan muktamar bersama yang bermartabat dan setara," kata Humphrey.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat memastikan bahwa penyatuan kembali PPP merupakan suatu hal yang mutlak.

"Penyatuan ini suatu hal mutlak yang harus dilakukan, karena kalau tidak PPP pada 2024 bisa hilang," ujar Humphrey di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Menurut Humphrey, mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah merestui penyatuan kembali PPP ketika Humphrey dan Suharso menemui mantan Wakil Presiden RI itu.

"Beliau bilang, kalau dua ketua umum sudah hadir, secara bersama-sama ini berarti sudah selesai masalah PPP dalam arti niatnya. Tapi tentu harus dibicarakan di mukernas masing-masing," kata dia.

Seperti diketahui, terdapat dualisme di PPP sejak Pemilu 2014 lalu dan berlangsung hingga kini. Adapun kelompok yang diakui oleh Pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/01/00565381/ppp-disebut-akan-gelar-mukernas-bersama-sebelum-april-2020

Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke