PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai

Kompas.com - 30/11/2019, 19:20 WIB
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat memberi keterangan pers usai pembukaan Mukernas ke-V di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat memberi keterangan pers usai pembukaan Mukernas ke-V di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) versi Muktamar Jakarta menggelar Musyawarah Kerja Nasional ke-V di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Mukernas akan berlangsung hingga Minggu besok.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, Mukernas kali ini merupakan strategis dan bersejarah, karena untuk pertama kalinya membahas penyatuan kembali partai berlambang Ka'bah itu.

"Baru pertama kali ini lah Mukernas membicarakan mengenai penyatuan PPP. Sebelumnya tidak pernah. Mukernas yang sebelumnya itu tidak membicarakan penyatuan mengenai PPP," kata Humphrey usai pembukaan mukernas, Sabtu sore.

Baca juga: PPP Minta Mendagri dan Menag Saling Koordinasi Selesaikan Polemik SKT FPI

Humphrey mengatakan, penyatuan PPP merupakan syarat mutlak supaya partai tersebut bisa kembali menjadi partai yang besar dan kuat.

Menurut dia, Pelaksana tugas Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondok Gede, Suharso Monoarfa, menyambut baik rencana islah tersebut, kendati Suharso berhalangan hadir pada Mukernas kali ini.

"Beliau (Suharso) bilang, semoga nanti juga ketua umum, maksudnya saya, untuk bisa mengambil aspirasi dari Mukernas ini untuk dibicarakan dengan Beliau," ujar Humphrey.

Humphrey mengatakan, setelah kembali bersatu, PPP harus berubah menjadi partai yang bersih.

Ia menolak adanya praktik politik transaksional dan pemberian mahar, terutama pada ajang pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat.

Ia juga menekankan bahwa PPP harus memajukan kesejahteraan umum, khususnya kalangan pesantren melalui program pemberdayaan ekonomi.

Seperti diketahui, terdapat dualisme di internal PPP sejak Pemilu 2014 lalu.

Adapun, kelompok yang diakui oleh pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

Baca juga: PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, PPP Masih Tunggu Respons Publik

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X