Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan Targetkan Minimum Essential Force Tercapai dalam 5 Tahun

Kompas.com - 29/11/2019, 20:13 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, saat ini alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki tiga matra TNI belum memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF).

Untuk itu, pemerintah berencana meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista di tiga matra dalam kurun satu periode pemerintahan ini.

“Apakah MEF itu sudah tercapai? Belum mencapai. Tetapi dalam lima tahun mendatang, sesuai anggaran, MEF kita akan tercapai,” ucap Sakti saat berdiskusi dengan awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Menhan Prabowo Peringatkan Jangan Ada Praktik Rente di Sektor Pertahanan

Untuk mencapai target yang ditentukan, ia menuturkan, tidak selalu dengan cara menambah anggaran pertahanan, tetapi dengan melakukan peninjauan terhadap industri pertahanan Tanah Air.

Sebagai contoh, PT Pindad (Persero) memiliki kapasitas produksi amunisi hingga 250 juta amunisi setiap tahun. Namun, dalam praktiknya, produksi yang dihasilkan Pindad tidak pernah mencapai kapasitas.

“Artinya dalam kacamata pertahanan, industri itu tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

Setidaknya, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi kurang maksimalnya industri pertahanan di dalam negeri.

Mulai dari minimnya order dari pengguna produk pertahanan yaitu TNI; pemerintah yang belum memberikan kepercayaan kepada industri tersebut, hingga produk yang dihasilkan belum dipercaya.

“Jadi bukan semata-mata menambah anggaran, tetapi lebih dimaksimalkan keberadaan industri pertahanan kita,” ujarnya.

Baca juga: Wamenhan: Industri Pertahanan Indonesia Orientasinya Untung Rugi

Menurut Sakti, Indonesia memiliki industri pertahanan yang cukup lengkap. Selain Pindad, ada pula PT PAL yang memproduksi kapal dan PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi pesawat terbang.

Keberadaan industri ini harus dimaksimalkan serta diperkuat dengan mengubah paradigma dari industri yang berorientasi komersial ke industri pertahanan mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com