Menhan Prabowo Peringatkan Jangan Ada Praktik Rente di Sektor Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI Purn Prabowo Subianto memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik buru rente di sektor pertahanan.

Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan minimalisasi kebocoran.

"Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/11/2019) dikutip dari Antara.

Baca juga: Survei IPO: Prabowo Dinilai Paling Tepat di Kementeriannya

Menurut Dahnil, sejak awal duduk sebagai Menhan, Prabowo sudah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kemenhan untuk tidak bermain-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.

Hal itu bersesuaian dengan perintah Presiden Jokowi.

Dahnil juga mengatakan, belanja alutsista akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur Angkatan Udara dan kendaraan tempur Angkatan Darat.

"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil.

Baca juga: Prabowo: Presiden Tegas Bilang ke Saya, Tak Boleh Ada Kebocoran Anggaran Pertahanan

Menurut dia, Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan laut, udara maupun angkatan darat.

"Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," jelas Dahnil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pertahanan meminta Kemehan tidak lagi berorientasi pada proyek semata dalam melakukan pengadaan alutsista.

"Orientasi belanja pengadaan alutsista harus pada kemitraan strategis dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa. Dengan demikian, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista," tuturnya.

Baca juga: Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Prabowo sendiri berjanji akan mencari celah kebocoran di anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista.

"Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo, Jumat (22/11/2019).

Presiden Jokowi sendiri telah menekankan kepadanya agar menjaga dan menggunakan anggaran pertahanan dengan sebaik-baiknya tanpa terjadinya mark up.

Ia benar-benar ingin menjaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal.

Baca juga: Tantangan Strategis Menhan Baru

Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 triliun. Anggaran itu meningkat daripada anggaran pertahanan 2019 yang mencapai Rp 121 triliun.

Anggaran tersebut merupakan anggaran terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.

Kementerian Pertahanan sendiri menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada tahun 2020 sebesar Rp 10,86 triliun, naik 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya.

Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp4,16 triliun, dan matra udara Rp 2,11 triliun.