JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan ( Menhan) Letjen TNI Purn Prabowo Subianto memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik buru rente di sektor pertahanan.
Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan minimalisasi kebocoran.
"Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/11/2019) dikutip dari Antara.
Baca juga: Survei IPO: Prabowo Dinilai Paling Tepat di Kementeriannya
Menurut Dahnil, sejak awal duduk sebagai Menhan, Prabowo sudah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kemenhan untuk tidak bermain-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.
Hal itu bersesuaian dengan perintah Presiden Jokowi.
Dahnil juga mengatakan, belanja alutsista akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur Angkatan Udara dan kendaraan tempur Angkatan Darat.
"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," kata Dahnil.
Baca juga: Prabowo: Presiden Tegas Bilang ke Saya, Tak Boleh Ada Kebocoran Anggaran Pertahanan
Menurut dia, Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan laut, udara maupun angkatan darat.
"Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," jelas Dahnil.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pertahanan meminta Kemehan tidak lagi berorientasi pada proyek semata dalam melakukan pengadaan alutsista.
"Orientasi belanja pengadaan alutsista harus pada kemitraan strategis dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa. Dengan demikian, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista," tuturnya.
