Saat Pimpinan KPK Curhat Tak Dihargai oleh Pemerintah dan DPR…

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif merasa institusinya tidak dihargai oleh pemerintah.

Sebab, banyak rekomendasi KPK yang justru tidak digubris oleh sejumlah kementerian.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi KPK yang sudah berjalan.

Ia juga menanyakan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK selama ini.

Laode pun mengungkapkan bahwa banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh KPK tidak direspons oleh kementerian atau lembaga pemerintah lainnya

Salah satunya rekomendasi KPK yang diberikan kepada Kementerian ESDM terkait proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas.

"Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan. Contoh ESDM dulu. Mereka ingin memasang pipa flow meter untuk mengukur berapa lifting minyak dan gas di Indonesia," ujar Laode.

Baca juga: KPK: Rekomendasi Penghentian Proyek Flow Meter Migas Tak Digubris Kementerian ESDM

Menurut Laode, KPK pernah merekomendasikan agar Kementerian ESDM menghentikan proyek tersebut.

Dalam rekomendasinya, KPK menyebut proyek pemasangan flow meter tidak akan efektif dalam memberikan kajian.

Namun, kata Laode, rekomendasi KPK tidak dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

"Kita sudah bilang itu tidak boleh karena itu tidak akan efektif kajiannya, tetapi tetap dilaksanakan," kata Laode.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, pemasangan alat ukur produksi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 Tahun 2016 Tetang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas menghentikan proyek itu dikarenakan alat flow meter milik PT Global Haditech tidak akurat dan tidak memberikan performance yang diharapkan.

Akibatnya, PT Global Haditech menggugat SKK Migas ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.