Laode Minta Pejabat Publik Kooperatif jika Dipanggil KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta pejabat publik yang dipanggil KPK untuk pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka bersikap kooperatif.

Hal ini, kata dia, untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Kita harap kooperatif, apalagi kalau pejabat publik, kalau pejabat publik itu harus memberikan contoh agar diikuti juga oleh masyarakat," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Kamis Besok, KPK Serahkan Memori Kasasi Putusan Bebas Sofyan Basir

Laode menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang belum memenuhi panggilan KPK dengan alasan sibuk selama satu bulan penuh.

Ia mengatakan, KPK akan menganalisis untuk menentukan waktu yang tepat agar Cak Imin tetap bisa hadir ke KPK.

"Itu akan dianalisis oleh KPK, kalau sibuk selama 1 bulan kalau masuk akal bisa saja. Biasanya kan orang itu enggak harus sibuk selama 1 bulan. Nanti dicek lah," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak memenuhi panggilan KPK, Selasa (19/11/2019) ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tanggal pemanggilan ulang belum ditentukan karena Muhaimin Iskandar memiliki jadwal padat atas posisinya sebagai wakil ketua DPR.

Baca juga: KPK Ingatkan Stafsus Jokowi-Maruf Jauhi Suap dan Gratifikasi

"Nanti akan dipanggil lagi karena surat terakhir yang disampaikan itu yang bersangkutan mengirimkan daftar kegiatan sebagai pimpinan DPR RI dan saftar kegiatan itu full sampai tanggal 23 (Desember)," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/11/2019).

Febri menuturkan, penyidik akan mempelajari daftar kegiatan yang dikirim Muhaimin tersebut untuk menentukan tanggal pemanggilan Muhaimin.

"Karena semua orang kan, semua anggota DPR, kalau dipanggil pasti punya kegiatan setiap hari kan," ujar Febri.