Kompas.com - 28/11/2019, 10:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta (kanan), Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaiotan (kedua kiri), dan La Ode Muhammad Syarif (kedua kanan) mengikuti rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
  *** Local Caption *** 
ADITYA PRADANA PUTRAKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta (kanan), Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaiotan (kedua kiri), dan La Ode Muhammad Syarif (kedua kanan) mengikuti rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif merasa institusinya tidak dihargai oleh pemerintah.

Sebab, banyak rekomendasi KPK yang justru tidak digubris oleh sejumlah kementerian.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi KPK yang sudah berjalan.

Ia juga menanyakan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK selama ini.

Laode pun mengungkapkan bahwa banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh KPK tidak direspons oleh kementerian atau lembaga pemerintah lainnya

Salah satunya rekomendasi KPK yang diberikan kepada Kementerian ESDM terkait proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas.

"Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan. Contoh ESDM dulu. Mereka ingin memasang pipa flow meter untuk mengukur berapa lifting minyak dan gas di Indonesia," ujar Laode.

Baca juga: KPK: Rekomendasi Penghentian Proyek Flow Meter Migas Tak Digubris Kementerian ESDM

Menurut Laode, KPK pernah merekomendasikan agar Kementerian ESDM menghentikan proyek tersebut.

Dalam rekomendasinya, KPK menyebut proyek pemasangan flow meter tidak akan efektif dalam memberikan kajian.

Namun, kata Laode, rekomendasi KPK tidak dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

"Kita sudah bilang itu tidak boleh karena itu tidak akan efektif kajiannya, tetapi tetap dilaksanakan," kata Laode.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, pemasangan alat ukur produksi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 Tahun 2016 Tetang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas menghentikan proyek itu dikarenakan alat flow meter milik PT Global Haditech tidak akurat dan tidak memberikan performance yang diharapkan.

Akibatnya, PT Global Haditech menggugat SKK Migas ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam lelang proyek flow meter dengan nomor BAC-148/012A-ULP/2017 itu, tercantum nilai harga perkiraan mencapai Rp 59,54 miliar dengan anggaran dari APBN 2017.

Adapun pemenang lelang dari flow meter yakni PT Global Haditech yang menawarkan harga 58,19 miliar.

Izin tambang ilegal 

Selain proyek pemasangan flow meter migas, KPK juga pernah menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi terkait izin tambang ilegal.

Laode mengatakan, ada lebih dari 60 persen dari total 10.000 izin tambang bersifat ilegal. Namun, hingga saat ini Kementerian ESDM tidak merespons hasil temuan KPK itu.

"Sudah kami beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini lebih 10.000, lebih dari 60 persen itu ilegal. Tak ada satu pun yang direspons (dengan penindakan)," ucap Laode.

Baca juga: KPK: Tak Satu Pun Perusahaan Tambang Ilegal yang Ditindak Kementerian ESDM

Laode mengatakan, sampai saat ini tidak ada satu pun kasus izin tambang ilegal yang diselidiki oleh Kementerian ESDM.

Padahal, Kementerian ESDM memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana.

Sementara itu, kata Laode, KPK menemukan banyak perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya tidak membayar jaminan reklamasi dan tidak menutup lubang bekas tambang setelah dieksplorasi.

"Bahkan dari ESDM, misalnya untuk tambang yang ilegal saja, kan mereka punya PPNS itu, sampai hari ini tidak ada satu kasus yang diselidik. Padahal banyak juga yang tidak bayar jaminan reklamasi, yang tidak tutup lubang tambangnya. Itu banyak," kata Laode.

Dokumen HGU

Contoh lain yang diungkapkan Laode adalah rekomendasi terkait dokumen hak guna usaha (HGU) yang dikuasai oleh pengusaha.

KPK merekomendasikan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka dokumen HGU kepada publik.

Rekomendasi ini juga telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Adapun MA pernah membuat putusan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka dokumen perizinan hak guna usaha perkebunan sawit di Kalimantan.

Putusan itu diketok pada 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

"Rekomendasi terkait HGU kepada kementerian ATR supaya dibuka. Sampai hari ini HGU-nya tidak dibuka untuk umum," ujar Laode.

"Bahkan itu sudah ada keputusn pengadilan tertinggi, sudah dikuatkan," ucap dia.

Baca juga: Laode: KPK Merasa Tidak Dihargai oleh Pemerintah dan DPR

Menurut Laode, sikap Kementerian ATR/BPN tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai peta satu data atau one map policy.

Dengan adanya kebijakan tersebut, seharusnya dokumen HGU dapat dibuka untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Presiden telah meresmikan bahwa peta satu data itu, one map policy itu bisa dibuka, sampai hari ini tidak," ucap dia.

"Bahkan saya beri tahu di sini, yang baru siap itu Kalimantan Tengah. Makanya kita pilih habis ini tolong Papua saja yang masih sedikit (HGU-nya) supaya bisa diselamatkan," ucap Laode.

Tak dihargai DPR

Setelah memaparkan beberapa rekomendasi KPK yang tak digubris pemerintah, Laode juga mengungkapkan perasaannya yang kerap tak dihargai oleh DPR.

Ia merasa Komisi III tidak membantu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi karena kerap dicecar saat rapat.

"Banyak sekali rekomendasi KPK itu dan terus terang saya agak merasa tidak dihargai termasuk oleh Bapak-Bapak (Komisi III)," ucap Laode.

"(Ada anggapan) pencegahan KPK itu tidak pernah melakukan apa-apa. We do a lot," kata dia lagi.

Laode mengeluhkan, Komisi III lebih sering marah-marah ketika rapat kerja bersama KPK.

Baca juga: Di DPR, KPK Sebut Hampir Seluruh Parpol Tak Transparan soal Sumber Keuangan

Menurut Laode, Komisi III seharusnya membantu KPK agar kinerja lembaga antikorupsi itu berjalan dengan baik.

"Jangan terlalu sering juga kami dimarahi. Dibantu, dibantu penting. Terus terang, kami hampir tidak pernah merasa terbantu, tidak pernah kami dibantu. Itu terakhir pak, ini curhat," ujar dia. 

Keluhan Laode pun ditanggapi anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani. Ia pun membantah bahwa Komisi III tidak membantu KPK.

Arsul mengatakan, pihaknya memiliki perhatian khusus kepada KPK seperti peristiwa bom molotov yang menyerang kediamanan pimpinan KPK.

Bahkan, kata dia, Komisi III juga menawarkan KPK penambahan anggaran.

"Enggak benar, kita atensi khusus pada pimpinan Kapolri. Bom molotov waktu itu. Jadi jangan dibilang enggak pernah membantu, kita sudah buka pintunya. Bapak sendiri yang enggak memanfaatkan kesempatan soal dukungan anggaran," kata Arsul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.