Wacana Masa Jabatan Presiden Disebut Perlu Ada Kajian Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyebutkan, harus ada kajian yang serius tentang wacana penambahan masa jabatan presiden.

Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan mekanisme dan sistem pemilu yang digunakan.

"Banyak PR yang harus dibenahi karena bicara jabatan Presiden ujung-ujungnya ke mekanisme pemilu," kata Siti dalam diskusi Chrosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Dia mengatakan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, terdapat dinamika yang luar biasa dalam menerapkan mekanisme dan sistem pemilu.

Baca juga: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Dari sekian banyak itu, kata dia, sudah seharusnya diketahui mana yang tepat dan akurat serta memberi manfaat yang besar terhadap bangsa ini.

"Tata kelola pemilu kita banyak distorsi, tidak substantif, dan masih prosedural. Harus dipikirkan secara serius, apalagi dengan munculnya incumbent dalam Pemilu, distorsi luar biasa," kata Siti.

Dengan demikian, menurut Siti Zuhro, yang harus dibenahi saat ini terutama adalah tata kelola pemilu prosedural diubah ke substantif.

Caranya adalah dengan partai politik yang menjadi pionir untuk mendukung calon yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengikuti tahapannya dengan benar.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Adapun soal beberapa usulan untuk masa jabatan presiden harus dipetakan dan dilihat dampak positif dan negatifnya.

Menurut Siti, antara lain usulan boleh dua periode tetapi dengan jeda waktu dan tidak berturut-turut.

"Harus ada kajian serius yang bisa mengatakan, menyandingkan dan memetakan. Kalau satu periode dampak positifnya, negatifnya, kekuatan kelemahannya bagaimana, lalu juga kalau dua periode dengan ada jeda, aplikatif tidak untuk Indonesia?" kata dia.