Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Kompas.com - 24/11/2019, 12:39 WIB
Wakil Ketua MPR Arsul Sani saat diwawancarai usai diskusi Crosscheck bertema Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Ketua MPR Arsul Sani saat diwawancarai usai diskusi Crosscheck bertema Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani menegaskan, MPR sama sekali tidak pernah mewacanakan soal penambahan masa jabatan presiden yang belakangan bergulir di publik.

"Wacana atau diskursus tentang masa jabatan Presiden itu tidak datang dari internal MPR, tapi datang dari luar," ujar Arsul dalam acara diskusi Crosscheck bertema Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut Arsul, dia justru mendengar munculnya wacana tersebut dari A.M Hendropriyono yang menyampaikan soal masa jabatan Presiden yang akan datang adalah selama 8 tahun.

Baca juga: Perubahan Masa Jabatan Presiden, Ini 5 Usulan sejak Periode Soekarno

Kendati demikian, ia tidak mengetahui persis apakah masa jabatan presiden yang dimaksud menjadi 8 tahun dalam satu periode dari semula 5 tahun atau periode yang akan datang adalah 8 tahun.

"Sejauh ini tidak ada komunikasi dengan MPR, via media saja," kata dia.

Kendati demikian, munculnya wacana tersebut akan menjadi masukan tersendiri bagi MPR kelak.

Baca juga: Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Sebab saat ini, di internal MPR tidak pernah didengungkan terkait dengan wacana penambahan masa jabatan Presiden ini.

"MPR justru sedang melakukan kajian pendalamn bukan langsung tiba-tiba amandemen UUD 1945, terutama yang terkait pokok-pokok haluan negaran," kata dia.

"Keperluan memasukan kembali haluan negara ke UUD 1945 dengan produk hukumnya nanti adalah ketetapan MPR," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Masa Jabatan Presiden 2 Periode Masih Ideal

Namun, Arsul juga berharap munculnya wacana tersebut tidak membuat amandemen UUD 1945 akan segera dilaksanakan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X