Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Kompas.com - 24/11/2019, 18:53 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer. ANTARA FOTO/ARDIANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, penambahan masa jabatan baru dapat berlaku untuk perioden presiden berikutnya apabila benar dilaksanakan.

Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menjalani penambahan masa jabatan karena telah ditetapkan untuk menjabat periode 2019-2024.

Ditambah lagi, saat ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kalau ada tambahan (masa jabatan) berlaku untuk presiden berikutnya," kata Refly Harun dalam diskusi Crosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Menurut dia, hal apa pun yang berubah untuk konstitusi di masa depan, tidak akan berpengaruh kepada masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.

Dengan demikian, masa jabatan Jokowi dinilai tidak dapat dikurangi maupun ditambah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Justru saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana desain untuk masa jabatan presiden ke depannya.

Pada 2017, Refly Harun mengaku pernah mengusulkan dua varian masa jabatan presiden.

Usulan itu antara lain satu kali masa jabatan selama 6 hingga 7 tahun, atau tetap 5 tahun dan bisa dipilih berkali-kali, tetapi tak boleh berturut-turut.

"Kita harus sungguh-sungguh memikirkan tentang dua usulan ini," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Apabila usulan tersebut digunakan, kata Refly, maka akan ada keuntungan yang dicapai.

Keuntungan itu antara lain bahwa presiden yang menjabat bisa berkonsentrasi kepada masa jabatannya tanpa diganggu ingin dipilih kembali jika berniat maju kembali.

"Kemudian, kita tidak akan memiliki incumbent di dalam pemilihan presiden yang sebenarnya dalam governance pemilu kita yang masih banyak masalahnya adalah ini, potensial terjadi abuse of power menggunakan set aparatur, resource negara, dan sebagainya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.