Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Kompas.com - 24/11/2019, 18:53 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer. ANTARA FOTO/ARDIANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, penambahan masa jabatan baru dapat berlaku untuk perioden presiden berikutnya apabila benar dilaksanakan.

Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak bisa menjalani penambahan masa jabatan karena telah ditetapkan untuk menjabat periode 2019-2024.

Ditambah lagi, saat ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kalau ada tambahan (masa jabatan) berlaku untuk presiden berikutnya," kata Refly Harun dalam diskusi Crosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Menurut dia, hal apa pun yang berubah untuk konstitusi di masa depan, tidak akan berpengaruh kepada masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.

Dengan demikian, masa jabatan Jokowi dinilai tidak dapat dikurangi maupun ditambah.

Justru saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana desain untuk masa jabatan presiden ke depannya.

Pada 2017, Refly Harun mengaku pernah mengusulkan dua varian masa jabatan presiden.

Usulan itu antara lain satu kali masa jabatan selama 6 hingga 7 tahun, atau tetap 5 tahun dan bisa dipilih berkali-kali, tetapi tak boleh berturut-turut.

"Kita harus sungguh-sungguh memikirkan tentang dua usulan ini," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Apabila usulan tersebut digunakan, kata Refly, maka akan ada keuntungan yang dicapai.

Keuntungan itu antara lain bahwa presiden yang menjabat bisa berkonsentrasi kepada masa jabatannya tanpa diganggu ingin dipilih kembali jika berniat maju kembali.

"Kemudian, kita tidak akan memiliki incumbent di dalam pemilihan presiden yang sebenarnya dalam governance pemilu kita yang masih banyak masalahnya adalah ini, potensial terjadi abuse of power menggunakan set aparatur, resource negara, dan sebagainya," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

Nasional
Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era 'New Normal'

Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era "New Normal"

Nasional
Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X