Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Nilai Wajar Bamsoet dan Airlangga Bersaing Keras Jadi Ketum

Kompas.com - 14/11/2019, 12:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar, Azis Syamsuddin mengatakan, persaingan antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam memperebutkan kursi ketua umum sangat wajar terjadi.

Menurut dia, baik Airlangga maupun Bamsoet sebenarnya sudah memiliki peran masing-masing.

Dengan demikian, Azis heran jika ada yang menyebut persaingan itu sebagai aksi saling sikut.

"Apanya yang disikut? Pak Bambang di MPR dan Pak Airlangga di kementerian," ujar Azis usah menghadiri wawancara seleksi hakim agung di Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

"Saya harus tahu apanya obyek yang disikut? Yang disikut siapa, yang menyikut siapa?," ucap Wakil Ketua DPR ini. 

Baca juga: Aklamasi Terjadi Bila Airlangga Didukung Mayoritas Kader Golkar

Namun, Azis Syamsuddin menegaskan bahwa untuk perebutan kursi ketua umum Partai Golkar memang merupakan sebuah kompetisi.

Sehingga, wajar jika kedua tokoh tampak berusaha keras.

"Ya wajarlah namanya kompetisi ketat, hakim juga kompetisinya ketat. Kalo enggak kompetisi, ya (namanya) musyawarah mufakat," tutur Azis.

"Ya wajarlah itu, kalau takut tenggelam jangan berenang," kata Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid berharap semua kader Partai Golkar menjaga soliditas dan kebersamaan menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 14 dan 15 November 2019 di Jakarta.

Baca juga: Sekjen Golkar: Kalau Pemilihan Ketum Voting Pasti Pecah

Salah satu agenda rapimnas tersebut adalah menyiapkan materi Munas Partai Golkar yang akan digelar awal Desember mendatang.

Meutya Hafid yang juga Ketua Komisi I DPR itu beranggapan segala perbedaan pandangan sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah, termasuk juga dalam Munas Partai Golkar.

Adapun pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019-2024 merupakan satu dari sekian agenda Munas Partai Golkar.

“Hasil Munas nanti harus menjadi pemersatu kader untuk bersama-sama berkarya demi kemajuan Golkar. Untuk itu pentingnya memelihara semangat musyawarah dan mufakat, dan tentunya saya berharap munas pada Desember ini bisa tercapai kata mufakat” kata Meutya dalam pernyataan tertulis, Rabu (13/11/2019).

Ia mengimbau, jangan sampai ada konflik di antara kader partai yang berpotensi mengancam kesolidan Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com