SOROT POLITIK

Aklamasi Terjadi Bila Airlangga Didukung Mayoritas Kader Golkar

Kompas.com - 13/11/2019, 16:33 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

KOMPAS.comKetua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, mengatakan musyawarah untuk mufakat dalam memilih ketua umum bukan hal tabu di Partai Golkar.

Sesuai aturan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, imbuh dia, aklamasi memang dimungkinkan.

“Syaratnya adalah seorang bakal calon yang maju harus mampu mengumpulkan surat dukungan Sebanyak 50 persen plus 1. Jika sudah demikian maka calon tersebut sudah layak untuk dinyatakan sebagai ketua umum secara aklamasi,” kata Nurdin dalam pernyataan tertulis, Rabu (13/11/2019).

Dari sejumlah bakal calon, Nurdin melihat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah melakukan sejumlah sosialisasi untuk mendapatkan dukungan anggota.

Baca juga: Meutya Hafid: Golkar Dorong Munas Capai Musyawarah Mufakat

“Jika beliau mampu mengumpulkan syarat tersebut, maka saya yakin beliau pasti terpilih kembali,” kata mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Menurut dia, aturan serupa juga berlaku di organisasi lain. Nurdin pun mencontohkan saat pelaksanaan Munas Dewan Koperasi (Dekopin) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2019).

"Kalau di sini bisa aklamasi (Munas Dekopin) kenapa di Golkar tidak bisa aklamasi," ujarnya.

Ia pun menilai, manuver sejumlah calon yang juga menginginkan untuk maju di Munas Partai Golkar masih dalam taraf wajar.

“Silahkan saja, siapa pun kader Golkar yang memenuhi syarat untuk maju. Tentunya juga harus memiliki dukungan yang diperlukan. Tapi kalau nanti sudah ada bakal calon yang sudah mengumpulkan dukungan 50 persen plus 1 maka dia yang bisa menang,” kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

Meski pun demikian, Nurdin menilai usaha untuk mengumpulkan surat dukungan hingga 50 persen plus 1 bukan perkara gampang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Nasional
Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X