Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Kalau Pemilihan Ketum "Voting" Pasti Pecah

Kompas.com - 12/11/2019, 20:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menilai, pemilihan ketua umum Partai Golkar secara aklamasi dapat meredam konflik dalam perebutan kursi Golkar 1.

Lodewijk berpendapat, pemilihan ketua umum secara pemungutan suara atau voting malah dapat menimbulkan konflik antar-pendukung kandidat caketum.

"Justru aklamasi itu menghilangkan itu (konflik) begitu loh. Aklamasi kan kompak sepakat musyawarah memilih seseorang. Kalau di-voting ya pasti pecah," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Beri Sinyal Maju sebagai Calon Ketua Umum Golkar

Lodewijk mengatakan, untuk mencapai sebuah kesepakatan aklamasi, tentu itu tergantung pada komunikasi kader-kader partai.

Selaku pendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai caketum, Lodewijk berharap dapat mencapai kesepakatan pemilihan ketum secara aklamasi.

"Hanya kita mengharapkan aklamasi, aklamasi itu kan musyawarah, muyawarah mufakat itu selesai. Itu yang diamanatkan di sila keempat Pancasila," ujar dia.

Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan, apabila kesepakatan aklamasi tak tercapai, pihaknya akan terus melakukan lobi-lobi kepada kader-kader partai.

"Sebelum itu kan ada lobi-lobi, dan Golkar begitu, hadirnya pleno kemarin ramai-ramai, ya kita kumpul ketua korwil, sepakat-sepakat, selesai sehingga yang di bawah langsung clear. Seperti itu kira-kira," ucap dia. 

Baca juga: Tawa Bamsoet Saat Disebut sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar...

Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) mulai tanggal 4 hingga 6 Desember 2019 di Jakarta.

Salah satu agenda munas tersebut yakni pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Kandidat-kandidat calon ketua umum yang diprediksi akan maju yakni Airlangga Hartarto dan Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com