Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Ajak China Hadiri Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum 2020

Kompas.com - 03/11/2019, 21:22 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANGKOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak Pemerintah China untuk hadir dalam penyelenggaraan Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2020.

Ajakan tersebut disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 ASEAN-RRT yang diselenggarakan di Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019).

Konferensi tersebut menjadi salah satu rangkaian konferensi yang diselenggarakan bersamaan dengan KTT ke-35 ASEAN.

"Kami mengundang RRT baik Pemerintah maupun sektor swasta, untuk dapat hadir pada forum tersebut," ajak Presiden dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu. 

Baca juga: Di KTT ASEAN, Presiden Jokowi Dapat Jersey Nomor 21

Jokowi menyatakan, selama hampir tiga dekade, kemitraan ASEAN-RRT telah menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan.

ASEAN-RRT memiliki komitmen yang sama untuk memastikan stabilitas dan perdamaian sebagai kunci kesejahteraan.

Pada bulan Juni 2019, ASEAN telah mengesahkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Outlook ini mendorong semua negara di kawasan untuk mengedepankan kolaborasi dan menanggalkan rivalitas.

Bahkan, tak menutup kemungkinan kolaboraai dilakukan dengan China sepanjang masih sejalan dengan kerangka outlook, yang salah satunya memfokuskan kerja sama konektivitas dan infrastruktur.

“Kolaborasi membangun konektivitas dan infrastruktur adalah kebutuhan yang mendesak antara ASEAN dan RRT,” ucap Jokowi.

Baca juga: 4 Hal yang Perlu Diketahui Soal KTT ke-35 ASEAN Hari Pertama

Salah satu bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan yaitu dengan menyinergikan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 dan Belt and Road Initiative (BRI).

“Pengembangan konektivitas dan infrastruktur sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru di Kawasan Indo-Pasifik,” kata Kepala Negara.

Persoalan lain yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu yakni pentingnya mempertebal strategic trust di kawasan guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk Laut China Selatan.

Kepercayaan akan terwujud bila semua pihak berkomitmen untuk mengutamakan dialog dalam menyelesaikan persoalan serta mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Baca juga: Bertemu Sekjen PBB, Jokowi Bahas Perdamaian Rakhine State dan Palestina

Jokowi juga menyampaikan, perundingan Code of Conduct in the South China Sea tahap pertama telah selesai pada tahun ini.

Ia berharap, kemajuan tersebut dapat selaras dengan situasi di lapangan dan tidak ada satu pihak manapun melakukan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan.

“Dengan cara ini strategic trust antara ASEAN dan RRT dapat terjaga. Jika ini dilakukan, kemitraan ASEAN-RRT dalam tiga dekade ke depan akan menjadi pilar penting bagi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik,” ucap Jokowi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com