Presiden Jokowi: Bukan Saya yang Perintahkan Pemekaran Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bukan dirinya yang menawarkan pemekaran wilayah di Papua. Ia menyebut usul pemekaran itu justru datang dari masyarakat yang disampaikan saat Jokowi melakukan kunjungan ke Bumi Cendrawasih.

"Lho itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Saya pada posisi mendengar lho. Saya pada posisi mendengar. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan. Enggak," tegas dia.

Baca juga: Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa?

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menolak pemekaran. Jokowi menegaskan bahwa rencana pemerintah memekarkan wilayah Papua juga masih dalam kajian. Ini sesuai janjinya saat bertemu masyarakat.

"Jawaban saya saat itu adalah akan saya tindaklanjuti dengan kajian-kajian, dengan kalkukasi yang matang," ucap Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa kebijakan pemerintah melakukan moratorium pemekaran masih berlaku bagi seluruh daerah, termasuk Papua.

Kebijakan moratorium itu tak akan berubah sampai kajian terkait pemekaran wilayah Papua selesai dan keputusan diambil.

Selama keputusan belum dibuat, Jokowi mengaku selalu terbuka dengan semua pendapat.

"Dalam sebuah negara besar apalagi dalam forum besar seperti di Papua, ya dalam negara demokrasi ini perbedaan-perbedaan kan biasa. Tapi yang paling penting, apa yang baik buat negara akan saya putuskan," kata dia.

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Baca juga: Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran

Namun dari kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadikan provinsi baru adalah Papua Selatan. Hal tersebut merupakan hasil kunjungan yang dilakukan Tito bersama Presiden Jokowi belum lama ini ke Papua.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito.

Beberapa wilayah di Papua Selatan yang akan masuk ke provinsi baru tersebut antara lain Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke.