Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua, seusai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua, membuat rencana pemekaran di wilayah paling timur Indonesia itu semakin terlihat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, ada dua aspirasi yang masuk terkait pemekaran Papua, yaitu Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Namun, dari kedua wilayah itu yang dinilai sudah cukup siap ialah wilayah Papua Selatan.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Rencana Pemekaran Tanah Papua yang Menguat...

Jauh sebelum wacana ini dimunculkan Tito Karnavian, sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Papua bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada 10 September.

Dalam pertemuan yang diikuti sekitar 60 tokoh itu, salah satu aspirasi yang disampaikan ialah terkait rencana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat.

Awalnya, para tokoh Papua yang hadir meminta agar ada pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah.

Baca juga: Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

Kekhawatiran konflik

Adapun pertemuan Jokowi dengan tokoh Papua sudah direncanakan sejak aksi protes yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus lalu.

Akan tetapi, wacana pemekaran disertai sejumlah kekhawatiran bagi sebagian besar warga.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Cendrawasih, Diego Romario de Fretes, khawatir pemekaran yang direncanakan pemerintah justru akan menimbulkan potensi konflik baru, terutama antara militer dan masyarakat.

Hal itu didasarkan atas kemungkinan pembangunan markas militer dan kantor kepolisian baru sebagai dampak dari pemekaran ini.

"Menurut masyarakat yang saya temui, mereka takut, mereka ada di bayang-bayang militer," kata dia.

Baca juga: Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa?

Hal yang sama disampaikan tokoh pemuda Papua, George Saa. Ia pun merujuk data konflik yang dirilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyebut setidaknya ada 37 korban jiwa akibat konflik yang terjadi di wilayah Papua.

Selain itu, ia khawatir pemekaran ini justru tidak akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat asli Papua.

"(Jika) pemekaran wilayah masuk, pembangunan masuk, ini akan mengundang siapa pun dengan segala bentuk kapital yang ada masuk (ke Papua) dan ujung-ujungnya orang Papua dengan tanah wilayahnya menjadi obyek pembangunan," ujar George.