Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran

Kompas.com - 01/11/2019, 18:18 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua, seusai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua, membuat rencana pemekaran di wilayah paling timur Indonesia itu semakin terlihat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, ada dua aspirasi yang masuk terkait pemekaran Papua, yaitu Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Namun, dari kedua wilayah itu yang dinilai sudah cukup siap ialah wilayah Papua Selatan.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Rencana Pemekaran Tanah Papua yang Menguat...

Jauh sebelum wacana ini dimunculkan Tito Karnavian, sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Papua bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada 10 September.

Dalam pertemuan yang diikuti sekitar 60 tokoh itu, salah satu aspirasi yang disampaikan ialah terkait rencana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat.

Awalnya, para tokoh Papua yang hadir meminta agar ada pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah.

Baca juga: Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

Kekhawatiran konflik

Adapun pertemuan Jokowi dengan tokoh Papua sudah direncanakan sejak aksi protes yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus lalu.

Akan tetapi, wacana pemekaran disertai sejumlah kekhawatiran bagi sebagian besar warga.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Cendrawasih, Diego Romario de Fretes, khawatir pemekaran yang direncanakan pemerintah justru akan menimbulkan potensi konflik baru, terutama antara militer dan masyarakat.

Hal itu didasarkan atas kemungkinan pembangunan markas militer dan kantor kepolisian baru sebagai dampak dari pemekaran ini.

"Menurut masyarakat yang saya temui, mereka takut, mereka ada di bayang-bayang militer," kata dia.

Baca juga: Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa?

Hal yang sama disampaikan tokoh pemuda Papua, George Saa. Ia pun merujuk data konflik yang dirilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyebut setidaknya ada 37 korban jiwa akibat konflik yang terjadi di wilayah Papua.

Selain itu, ia khawatir pemekaran ini justru tidak akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat asli Papua.

"(Jika) pemekaran wilayah masuk, pembangunan masuk, ini akan mengundang siapa pun dengan segala bentuk kapital yang ada masuk (ke Papua) dan ujung-ujungnya orang Papua dengan tanah wilayahnya menjadi obyek pembangunan," ujar George.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com