Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Sri Mulyani, Dibajak Jokowi hingga Langganan Gelar Menkeu Terbaik

Kompas.com - 23/10/2019, 11:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan penunjukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Untuk diketahui, pada 2016, Sri Mulyani "dibajak" Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan. Padahal, saat itu ia tengah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia.

Sri Mulyani mengaku sempat bingung saat menerima tawaran itu karena sudah merasa nyaman menjadi salah satu petinggi di bank dunia.

Pendapatannya juga jauh lebih besar ketimbang jadi menteri.

"Keputusan ini sangat mempengaruhi pribadi, keluarga dan dalam kasus saya ini mungkin mempengaruhi negara juga," ujar Sri Mulyani pada 2 Agustus 2019.

"Jadi dimensinya enggak selalu ‘Apa yang untung buat saya (jadi menteri keuangan lagi)’. Prosesnya agak kompleks ketika Pak Jokowi meminta saya bergabung dengan kabinetnya," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti, Menteri yang Dinilai Paling Layak Dipertahankan Versi Netizen

Sri Mulyani menilai tawaran menjadi Menkeu bukan hal yang menantang sebab pernah merasakannya di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada akhirnya, Sri Mulyani menerima tawaran Jokowi karena merasa tertantang untuk membenahi kondisi keuangan Indonesia, di mana APBN-nya mengalami defisit cukup lebar. 

Menteri Keuangan terbaik

Selama tiga tahun menjabat, Sri Mulyani beberapa kali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik.

Pada April 2019, Sri Mulyani didapuk sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 oleh majalah keuangan FinanceAsia.

Baca juga: Profil Menkeu Sri Mulyani, Aura Kuat Sang Srikandi...

Penghargaan tersebut merupakan ketiga kalinya diberikan FinanceAsia kepada Sri Mulyani, setelah 2017 dan 2018.

Sri Mulyani dianggap berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mencatatkan defisit anggaran terendah dalam enam tahun terakhir pada 2018, yakni 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto.

Sri Mulyani juga berhasil meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) melalui program Amnesti Pajak yang diluncurkan pada tahun 2016-2017.

Sri Mulyani pun mengantarkan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjual green bonds

Halaman:


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com