Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Kompas.com - 23/10/2019, 05:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Senin (21/10/2019) hingga Selasa (22/10/2019) sore, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah orang dari berbagai latar belakang ke Istana Kepresidenan.

Presiden Jokowi diketahui sedang merancang susunan Kabinet Kerja Jilid 2 yang akan membantu dirinya dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama periode pemerintahan tahun 2019-2024.

Berdasarkan catatan Kompas.com sejak Senin kemarin hingga Selasa sore, sudah ada sekitar 31 orang yang dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan. Sebagian di antaranya berasal dari partai politik.

Baca juga: Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Terapkan Politik Akomodatif

Berikut adalah daftar para politisi berdasarkan partai politik yang diketahui dipanggil ke Istana Kepresidenan dalam dua hari:

1. Partai Gerindra:

- Prabowo Subianto
- Edhy Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (21/10/2019).

Seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Prabowo mengaku diminta masuk ke kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Meski tidak menyebut secara spesifik pos kementerian yang akan diemban, Prabowo mengaku diminta membantu Jokowi-Ma`ruf di bidang pertahanan.

Sementara Edhy usai pertemuan enggan mengumumkan pos kementerian yang akan diemban.

Baca juga: Prabowo Calon Menteri, Peneliti LIPI: Buat Apa Pemilu kalau Ujungnya Kekuasaan Dibagi?

2. PDI-P

Politisi PDI-P Yasonna Laoly datang ke IstanaKOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM Politisi PDI-P Yasonna Laoly datang ke Istana
- Tjahjo Kumolo
- Yasonna Laoly
- Juliari Batubara

Dari PDI-P, Presiden Jokowi sejauh ini memanggil tiga orang pada hari Selasa.

Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sekaligus anggota DPR terpilih Yasonna Laoly dan politikus PDI-P Juliari Batubara.

Tjahjo tidak memberikan penjelasan detail pos apa yang akan dia tempati.

Sementara Yasonna mengaku diminta Jokowi membantu memangkas aturan-aturan yang bisa menghambat investasi. Adapun Juliari Batubara mengaku diminta membantu Jokowi di bidang sosial.

Baca juga: Jadi Menteri Lagi, Yasonna Mengaku Diminta Jokowi Pangkas Aturan Penghambat Investasi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com