Jadi Menteri Lagi, Yasonna Mengaku Diminta Jokowi Pangkas Aturan Penghambat Investasi

Kompas.com - 22/10/2019, 17:56 WIB
Mantan Menkumham sekaligus Politisi PDI-P Yasonna Laoly usai menemui Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMantan Menkumham sekaligus Politisi PDI-P Yasonna Laoly usai menemui Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dipastikan menjadi menteri lagi di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yasonna mengaku diminta Jokowi untuk memangkas aturan-aturan yang bisa menghambat investasi.

"Saya ditugaskan untuk merevisi, menderegulasi peraturan-peraturan supaya betul tidak tumpang tindih, supaya tidak menghambat investasi," kata Yasonna di usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Yasonna Laoly: Sebaiknya Jokowi Jangan Terbitkan Perppu KPK

Yasonna enggan menjawab secara gamblang apakah ia akan menjadi Menkumham lagi atau diberi jabatan lain.

"Itu yang didiskusikan, saya betul mengapresiasi kepercayaan presiden kepada saya untuk bekerja," jawab anggota DPR ini.

Baca juga: Kenakan Kemeja Putih, Yasonna Laoly Tampak di Istana

Sementara saat ditanya soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi, Yasonna enggan berkomentar. Sebab, tidak ada pembahasan terkait hal itu dengan Presiden.

"Ini konsentrasi tugas-tugas pembangunan hukum," ujarnya.

Politisi PDI-P ini juga menyatakan, ia akan segera mundur dari posisinya sebagai anggota DPR.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Nasional
Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Nasional
Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

Nasional
Pakar: Sengketa Pilpres 2019 Selesai di MK, Putusan MA Tak Berpengaruh

Pakar: Sengketa Pilpres 2019 Selesai di MK, Putusan MA Tak Berpengaruh

Nasional
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X