Prabowo Calon Menteri, Peneliti LIPI: Buat Apa Pemilu kalau Ujungnya Kekuasaan Dibagi?

Kompas.com - 22/10/2019, 18:52 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritik upaya Presiden Joko Widodo mengajak pihak oposisi untuk bergabung dalam kabinetnya.

Ia mencontohkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo yang dipanggil oleh Jokowi ke Istana Kepresidenan.

Mereka diproyeksikan menjadi calon menteri. Padahal, Prabowo dan partainya merupakan kompetitor Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Buat apa kita mengadakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dan yang kalah? Ya kalau kompetisi sepak bola ibarat semua dapat piala," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Calon Menteri Jokowi, Facrul Razi Siap Kerja Sama dengan Prabowo

Ia menilai, hal semacam itu bertentangan dengan rasionalitas demokrasi. Sebab, dalam kompetisi pilpres, pihak yang menang berhak berkuasa.

Sementara itu, pihak yang kalah harus legawa dan berperan sebagai oposisi pemerintah.

"Bukan kemudian diajak masuk semua. Kalau semua diajak masuk atau katakanlah enggak ada oposisi atau cuma tinggal PKS, ini bisa membawa apa yang disebut model negara integralistik, model negara kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi," kata dia.

Syamsuddin mengatakan, dalam konsep negara seperti itu, tidak ada oposisi.

Semua diibaratkan sebagai keluarga sehingga tidak mungkin kepala keluarga menyakiti anggota keluarga, begitupun sebaliknya.

"Mestinya Pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra ke kabinet, dan semestinya Pak Prabowo dan teman-teman menolak ajakan itu, tetapi ya mau bagaimana lagi, sudah kejadian," kata dia. 

Baca juga: Habiburokhman: Banyak Relawan Kecewa akan Keputusan Prabowo, seperti Saat Usung Anies

Ia memandang ini bentuk pendangkalan dalam esensi berpolitik. Seharusnya, kata dia, kegiatan berpolitik yang patut dijunjung tinggi adalah politik yang menghargai posisi masing-masing, pendukung pemerintah dan oposisi pemerintah.

"Atau politik yang menjunjung tinggi sportivitas, yang kalah mengakui yang menang dan yang menang mengangkat yang kalah," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X