Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Kompas.com - 18/10/2019, 13:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja politik dan keamanan pada tahun terakhir periode pertama Presiden Joko Widodo menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, bisa dibilang bahwa kepuasan atas kinerja politik dan keamanan per Oktober 2019 paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Hasil survei Litbang Kompas yang dipublikasikan Jumat (18/10/2019) menunjukkan, 64,3 persen responden menyatakan puas.

Angkanya memang lebih tanggi dari survei yang dipublikasikan pada Maret 2019 yakni 62,1 persen responden yang merasa puas.

Baca juga: Survei Alvara: Jokowi-JK Dapat Nilai B Terkait Kepuasan Publik

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, hal ini lebih banyak terjadi karena tensi politik yang menurun setelah Pemilu 2019.
Namun, dari tren lima tahun, tingkat kepuasan itu tergerus.

Dikutip dari Harian Kompas, ada poin yang diukur dalam hal kinerja politik dan keamanan.

Pertama, dalam membangun sikap menghargai perbedaan. Pada Oktober tahun ini, tingkat kepuasannya 74,6 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 77,4 persen. Angknya juga lebih rendah dari kepuasan tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, dalam menjamin warga bebas berpendapat. Pada Oktober 2018, tingkat kepuasannya mencapai 73,7 persen. Pada Oktober tahun ini, angkanya anjlok menjadi 68,9 persen.

Sama seperti poin sebelumnya, untuk kebebasan berpendapat, kepuasan responden tahun ini paling kecil dibandingkan empat tahun sebelumnya.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Ketiga, terkait melindungi batas negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk poin ini, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 65,8 persen.

Angkanya masih di bawah perolehan tahun sebelumnya, yakni 71,5 persen. Namun, masih sedikit lebih tinggi dari survei 2015, yakni 65,2 persen.

Keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol secara langsung jalannya pemerintahan. Responden yang mengaku puas dengan kinerja ini sebesar 64,3 persen, masih di bawah kepuasan pada Oktober tahun lalu sebesar 68,4 persen.

Kelima, menjamin rasa aman baik dalam negeri maupun luar negeri (termasuk TKI/WNI). Dalam hal ini, tingkat kepuasan responden per Oktober 2019 sebesar 63,3 persen. Angka ini turun tipis dari tahun sebelumnya sebesar 63,3 persen.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Rendah, MPR, Parpol dan DPR Dinilai Perlu Tingkatkan Kinerja

Meski begitu, tingkat kepuasan tahun ini masih lebih tinggi ketimbang tahun 2015 sebesar 58,8 persen.

Keenam, dalam penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis, tingkat kepuasannya mencapai 56,1 persen.

Angkanya lebih rendah dari survei tahun lalau sebesar 60,2 persen dan juga tahun-tahun sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com