Tingkat Kepuasan Publik Rendah, MPR, Parpol dan DPR Dinilai Perlu Tingkatkan Kinerja

Kompas.com - 14/10/2019, 15:36 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai bahwa MPR, partai politik, dan DPR, perlu meningkatkan kinerja di periode mendatang.

"Maka di masa mendatang, menjadi kerja besar bagi DPR, parpol, dan MPR untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tidak jauh meninggalkan harapan masyarakat", ungkap Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Senin (14/10/2019).

Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan Alvara, ketiga lembaga tersebut mendapat skor kepuasan publik terendah.

Baca juga: Survei Alvara: Publik Paling Puas atas Kinerja TNI, Disusul KPK dan Polri

Survei itu dilakukan selama 12-31 Agustus 2019 terhadap 1.800 responden di 34 provinsi.

MPR memperoleh 69,9 persen, diikuti dengan partai politik sebesar 67,6 persen, dan DPR sebesar 66,7 persen.

Sementara itu, publik paling merasa puas dengan kinerja TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Polri.

Baca juga: Alvara: Ekonomi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Jokowi di Periode Kedua

Menurut pilihan responden, TNI memperoleh penilaian sebesar 91 persen, KPK sebesar 80 persen, dan Polri sebesar 78,1 persen.

Terkait survei tersebut, sebanyak 1.800 responden yang berusia 14-55 tahun dilibatkan dalam survei tersebut dan dipilih dengan metode multistage random sampling.

Sampel yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia tersebut diwawancarai secara langsung atau tatap muka.

Survei tersebut memiliki margin of error sebesar 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X