YPKP 65 Minta Komnas Bentuk Lagi Tim Penyelidikan Usut Tragedi 1965

Kompas.com - 03/10/2019, 13:08 WIB
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) saat melapor ke kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOYayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) saat melapor ke kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) meminta Komnas HAM membentuk tim penyelidik lagi untuk menginvestigasi soal tragedi kemanusiaan tahun 1965/1966.

"Komnas HAM perlu membuat tim penyelidik lagi, menginvestigasi lagi khusus kuburan massal. Saya melihat selama dua periode Komnas HAM nyaris tidak ada langkah-langkah, alasannya karena Kejaksaan Agung," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung saat beraudiensi dengan Komnas HAM, Kamis (3/10/2019).

Bedjo menuturkan, pengungkapkan kasus tragedi 1965 saat ini terbengkalai dan seakan-akan negara telah melupakan.

Baca juga: YPKP 65 Temukan Total 346 Lokasi Kuburan Massal Korban Tragedi 1965

Pada 2012, lanjutnya, pihak korban sempat terhibur dengan penyelidikan pro justicia Komnas HAM untuk tragedi 65 yang merekomendasikan langkah penyidikan sebagai tahap lanjut atas dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM.

"Saya terus terang nyatakan negara melupakan. Meski kamu sedikit terhibur pada 2012 terkait rekomendasi Komnas 65 perlu dibentuk pengadilan ad hoc, sekarang tidak ada kabarnya," tutur Bedjo.

Ia mendorong Komnas HAM untuk melakukan assessment serta verifikasi dan siap bekerja guna mengungkap kuburan massal yang ditemukan pihaknya.

"Kami siap bekerja sama untuk menunjukkan lokasi mana saja kuburan massal yang kami temukan. Temuan kami ini mohon ditindaklanjuti," paparnya kemudian.

Baca juga: YPKP 65 Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Baru Korban Tragedi 1965

Adapun YPKP 65 kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komnas HAM.

Bedjo menyatakan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya.

Lokasi tersebut sudah ia dan sejumlah korban datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi.

Baca juga: YPKP 65 Pesimistis Wiranto Selesaikan Kasus 1965

"Hari ini saya menyerahkan temuan hasil dari investigasi YPKP 65/66 secara khusus masalah kuburan massal. Sekarang ada 346 titik kuburan massal yang saya temukan dari tim kami," ujar Bedjo.

Sebanyak 346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X