Salin Artikel

Korban Tragedi 1965 Kritik LPSK Terkait Pelayanan Kesehatan

"Saya kritik juga kepada LPSK karena pelayanan medisnya tidak maksimal, sempat enam bulan mendapatkan pelayanan, setelahnya tidak ada lagi," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung saat audiensi dengan Komnas HAM, Kamis (3/10/2019) di Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, selain Bedjo, ada delapan korban tragedi 65 lainnya. Mereka diterima oleh Kepala Bagian Dukungan Pelayanan dan Pengaduan Komnas HAM Imelda Saragih.

Bedjo berharap, pemerintah dan lembaga terkait bisa memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada korban tragedi 65. Hal itu mengingat mayoritas korban sudah sepuh.

"Kami berharap masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terus ke depannya, bisa memfasilitasi, dan merawat bapak-bapak ini. Kami juga mendorong Komnas HAM untuk membantu masalah ini ke LPSK," papar Bedjo.

Sementara itu, salah satu korban tragedi 65 yang juga menyambangi Komnas HAM, Sudarno, menyatakan, dirinya mengaku tidak mendapatkan pelayanan kesehatan lagi sebagai korban 65.

"Saya sendiri mengalami berhentinya pelayanan kesehatan. Sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah. Kami sebagai korban memohon kepada Komnas HAM untuk melanjutkan apa yang jadi tuntutan kami, perjuangkan nasib korban 65," ujar Sudarno.

Adapun YPKP 65 kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komnas HAM.

Bedjo menyatakan, pihaknya menemukan 346 lokasi kuburan massal baru di sejumlah lokasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Sukabumi, Tangerang, Bandung, dan lainnya. Lokasi tersebut sudah ia dan sejumlah korban datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi. 

"Hari ini saya menyerahkan temuan hasil dari investigasi YPKP 65/66 secara khusus masalah kuburan massal. Sekarang ada 346 titik kuburan massal yang saya temukan dari tim kami," ujar Bedjo.

346 lokasi kuburan massal tersebut, lanjutnya, merupakan data terkini dari temuan sebelumnya dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Sehingga, menurut YPKP 65, total ada 346 lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Ini melengkapi 122 lokasi kuburan massal yang lalu," kata Bedjo.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/03/16101341/korban-tragedi-1965-kritik-lpsk-terkait-pelayanan-kesehatan

Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke