Moeldoko Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan jajarannya membahas masalah keamanan, Senin (23/9/2019) siang.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui dalam rapat itu juga dibahas upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif sampai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober.

"Ya relatively bahwa situasi ya memang ada prioritas-prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Baca juga: Moeldoko: Ada yang Provokasi Kerusuhan di Papua Jelang Sidang PBB

Selain Moeldoko, hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Moeldoko mengatakan, pemerintah harus memastikan situasi kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Itu karena pemerintah mencium indikasi adanya pihak yang ingin menjegal pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada yang mengharapkan seperti itu," kata Moeldoko.

Selain membahas situasi menjelang pelantikan, dalam rapat itu juga dibahas soal kerusuhan di Wamena, Papua, yang terjadi pagi ini.

Menurut Moeldoko, ada provokasi yang membuat kerusuhan pecah menjelang sidang umum PBB di New York. Presiden pun sudah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar jajaran aparatnya tidak bertindak represif.

"Intruksi Presiden jelas, supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional," kata mantan Panglima TNI ini.

Baca juga: Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi

Imbauan serupa juga disampaikan Jokowi kepada aparat yang mengawal demo mahasiswa di sejumlah wilayah hari ini. Jokowi ingin aparat tak bertindak represif kepada mahasiswa yang memprotes sejumlah Rancangan Undang-undang.

"Tadi sudah (diinstruksikan), kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya, semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah langkah yang proporsional," kata dia.