Moeldoko: Ada yang Provokasi Kerusuhan di Papua Jelang Sidang PBB

Kompas.com - 23/09/2019, 16:35 WIB
Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko KOMPAS.com/GilangKepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada pihak yang sengaja memprovokasi kerusuhan di Wamena, Papua, menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

"Ya ini kan ada yang memprovokasi untuk memanfaatkan Sidang Umum PBB. Berkaitan dengan di PBB," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Moeldoko, provokasi ini datang dari pihak dalam negeri. Tapi ada indikasi juga bahwa provokasi didalangi pihak asing.

"Ya harapannya kita kan dipancing melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kita tahu agendanya kemana," sambung dia.

Baca juga: Polisi Dalami Akun Penyebar Hoaks yang Diduga Picu Kerusuhan di Wamena

Moeldoko pun memastikan pemicu kerusuhan di Wamena hoaks. Menurut dia, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memastikan tak ada guru yang bertindak rasis ke siswa Papua.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak tak terpancing dengan provokasi yang sengaja dibuat. Saat ditanya kenapa pemerintah tidak menindak pihak provokator itu, Moeldoko menyebut masih butuh proses.

"Ya semuanya kan by process," ujar dia.

Kerusuhan pecah di Kota Wamena, Papua, Senin pagi tadi. Sejumlah bangunan dibakar massa. aktivitas pertokoan dan sekolah serta kantor pemerintah dan swasta pun lumpuh. 

Masyarakat memilih mengungsi ke kantor polisi dan TNI. 

Baca juga: Rusuh di Wamena, Jokowi Minta Aparat Proporsional dan Profesional

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengatakan aksi anarkistis di Wamena dipicu kabar hoaks tentang seorang guru yang mengeluarkan kata-kara rasis di sekolah.

"Wamena minggu lalu ada isu, ada guru yang mengeluarkan kata-kata rasis sehingga sebagai bentuk solidaritas mereka melakukan aksi," ujar Rudolf di Jayapura, Senin (23/9/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X