Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi

Kompas.com - 23/09/2019, 16:49 WIB
Kepala Staf Presiden Moeldoko KOMPAS.com/GHINAN SALMANKepala Staf Presiden Moeldoko
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bisa mengganggu investasi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU KPK.

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Hal tersebut disampaikan Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan kenapa Jokowi menyetujui revisi UU KPK tetapi meminta revisi UU KUHP ditunda.

Padahal, kedua RUU ini sama-sama mendapat penolakan dari masyarakat.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK Ricuh, Massa Robek Spanduk Gubernur Kaltim

Moeldoko tak menjelaskan lebih jauh bagaimana keberadaan KPK bisa mengganggu jalannya investasi.

Selain karena faktor investasi itu, Moeldoko menyebut Presiden Jokowi juga mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan lebih banyak responden mendukung revisi UU KPK.

Survei yang dirilis 16 September lalu itu menunjukkan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sedangkan yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

"Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen," ucap Moeldoko.

Soal kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK sesuai tuntunan mahasiswa, Moeldoko menyebut hal itu belum dibahas.

Baca juga: Pukat UGM Akan Uji Materi Hasil Revisi UU KPK ke MK

Lagipula, Moeldoko menegaskan, revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR ini demi menguatkan KPK.

Ia menilai, KPK bisa kuat jika diawasi dewan pengawas dan diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan.

"Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada, manusia. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan," kata mantan Panglima TNI ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X