Salin Artikel

Moeldoko Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui dalam rapat itu juga dibahas upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif sampai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober.

"Ya relatively bahwa situasi ya memang ada prioritas-prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Selain Moeldoko, hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Moeldoko mengatakan, pemerintah harus memastikan situasi kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Itu karena pemerintah mencium indikasi adanya pihak yang ingin menjegal pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada yang mengharapkan seperti itu," kata Moeldoko.

Selain membahas situasi menjelang pelantikan, dalam rapat itu juga dibahas soal kerusuhan di Wamena, Papua, yang terjadi pagi ini.

Menurut Moeldoko, ada provokasi yang membuat kerusuhan pecah menjelang sidang umum PBB di New York. Presiden pun sudah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri agar jajaran aparatnya tidak bertindak represif.

"Intruksi Presiden jelas, supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional," kata mantan Panglima TNI ini.

Imbauan serupa juga disampaikan Jokowi kepada aparat yang mengawal demo mahasiswa di sejumlah wilayah hari ini. Jokowi ingin aparat tak bertindak represif kepada mahasiswa yang memprotes sejumlah Rancangan Undang-undang.

"Tadi sudah (diinstruksikan), kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya, semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah langkah yang proporsional," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17413641/moeldoko-sebut-ada-pihak-yang-ingin-jegal-pelantikan-jokowi

Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke